• Kamis, 11 Agustus 2022

Mahasiswa Geruduk DPR, RKUHP Merugikan Rakyat, Bungkam Suara-suara Kritis

- Rabu, 29 Juni 2022 | 13:10 WIB
Ilustrasi demo mahasiswa (Ikbal muqorobin )
Ilustrasi demo mahasiswa (Ikbal muqorobin )

HARIANTERBIT.com - Penolakan terhadap terhadap sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dilakukan berbagai kalangan. Mereka meminta RKUHP tidak disahkan, karena merugikan rakyat, diantaranya mengekang kebebasan berpendapat dan membungkam suara-suara kritis.

Protes terhadap RKUHP itu disampaikan ratusan mahasiswa dalam aksi demo di Gedung DPR RI, Selasa (28/6/2022). Mahasiswa menyebut beberapa pasal yang disahkan dianggap dapat dipakai oknum tertentu untuk merugikan rakyat dan meminta kejelasan sejumlah pasal dalam Revisi KUHP yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Terkait RKUHP ini, tokoh nasional Dr Rizal Ramli berpendapat, pemerintah mau mencontoh sistim otoriter ala Cina, dengan draft KUHP untuk membungkam suara-suara kritis.

Menurut eks Menko EKUIN ini, China mampu angkat 700 juta rakyat dari kemiskinan, mampu sediakan kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan untuk rakyatnya. Sementara pemerintah Jokowi sangat lambat kurangi kemiskinan dan tidak mampu atasi mahalnya harga kebutuhan-kebutuhan pokok, hanya sibuk naikin pajak, tarif dan utang.

Baca Juga: Potensi Perbedaan Penetapan Idul Adha, Ikut yang Mana?

“Sistim otoriter akan makin mencengkram lewat draf zt KUHP, yang hanya akan meningkatkan dan menyuburkan KKN, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat! Hanya mampu meniru yang jeleknya dari sistimRRC,” ujar Rizal Ramli. akrab disapa RR.

Membakar Sampah

Demo mahasiswa sempat diwarnai dengan sedikit keributan. Mahasiswa yang tak kunjung ditemui anggota dewan lalu membakar sampah di depan gedung DPR.
Kemudian mahasiswa memaksa masuk ke dalam Gedung DPR. Mereka mencoba mengoyang-goyang gerbang DPR sambil bernyanyi. "Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," teriak mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Berikut tuntutan disampaikan mahasiswa.
1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna;

2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial;

3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Sammy/Safari

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Survei: Prabowo Mengungguli Ganjar dan Anies

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:52 WIB

RAS Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 11 Agustus 2022 | 01:45 WIB
X