• Kamis, 11 Agustus 2022

Terkait Suap Walikota Ambon, IAW: BEI Harus Bantu KPK Hentikan Budaya Suap Pengurusan Izin Gerai Retail

- Rabu, 29 Juni 2022 | 13:02 WIB
Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

HARIANTERBIT.com - Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secara utuh dan detail memeriksa perusahaan yang terkait dugaan suap izin pembukaan gerai yang menjerat Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Selain Richard, dalam kasus ini KPK menjerat dua tersangka lain yakni, staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa, dan pihak swasta.

"Kasus suap Walikota Ambon diduga kuat terstruktur dengan melibatkan oknum yang mendapat upah atau penghasilan dari korporasi pemilik gerai retail yang puluhan izinnya diterbitkan," ujar Junisab di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022.

Junisab menuturkan, dalam pemberitaan diketahui saat ini KPK juga salah satu pimpinan pengusaha retail. Pemeriksaan pun berlangsung selama 12 jam dengan mencecar 20 pertanyaan. Bahkan kabarnya orang tersebut juga diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. KPK juga memeriksa beberapa pejabat perusahaan retail lainnya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini 29 Juni: Gemini Uang Jadi Ketegangan dalam Cinta

"Dua kasus suap yang terungkap beruntun itu layak untuk jadi pelajaran berharga bagi penegak hukum dalam hal ini KPK. Apalagi perusahaan-perusahaan retail itu ada sahamya tertutup namun ada yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)," jelasnya.

Dia pun mempertanyakan kinerja pengawasan oleh BEI terhadap perilaku perusahaan tersebut. Apalagi saat ini KPK tengah menyidik terkait pengelolaan perusahaan yang sudah initial public offering (IPO) di bursa. Jika perusahaan saham tertutup dan yang IPO minimal sudah punya gerai berjumlah di atas 15 ribu maka bagaimana mereka urus puluhan ribu izin yang justru berakhir suap.

"Arus kas perusahaan dan jejak digital diantara Direksi dan pihak-pihak lain bisa diungkap KPK," paparnya.

"Prinsipnya tidak ada untung pihak ketiga terhadap sukses terbit izin berdiri gerai milik perusahaan waralaba atau pemegang lisensinya sehingga harus sampai menyuap. Jadi sangat sulit untuk memahami ada pihak yang rela menyuap Walikota atau Bupati sampai tertangkap demi keuntungan pihak lain yakni pebisnis waralaba," tambahnya.

Baca Juga: Diduga Dianiaya Majikan, ART Renta Mengadu Ke Komnas Perempuan

Menurutnya, sudah sepantasnya KPK dan BEI melakukan konsolidasi secara berkesinambungan untuk melakukan audit forensik terkait perizinan itu. Atau minimal mengaudit kinerja perusahaan pemgumpul dana publik tersebut. "Apa tidak cukup upaya KPK yang dipublikasi media untuk mendorong BEI menerapkan pengawasan dan menjatuhkan sanksinya," ujarnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Survei: Prabowo Mengungguli Ganjar dan Anies

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:52 WIB

RAS Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dijerat Pasal TPPU

Kamis, 11 Agustus 2022 | 01:45 WIB
X