• Rabu, 10 Agustus 2022

Anthony: Lembaga Survei Giring Opini Masyarakat Patut Dibubarkan

- Selasa, 28 Juni 2022 | 10:07 WIB

HARIANTERBIT.com - Pengamat politik Anthony Budiawan meminta lembaga survei untuk membentuk opini masyarakat berdasarkan metodologi ‘menduga’ patut di-blacklist dan dibubarkan. Sanksi tegas tersebut diberikan demi kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya lembaga survei yang demikian sejatinya adalah pengkhianat kedaulatan rakyat dan pembunuh karakter capres.

Permintaan tersebut disampaikan Anthony menanggapi hasil survei daroli Polmatrix Indonesia yang merilis adanya penurunan elektabilitas Partai Nasdem hingga di bawah ambang batas parlemen, usai mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Selain Anies, Nasdem juga mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Juga: Survei: Prabowo Kalahkan Anies dan Ganjar

“Belum lama deklarasi bakal capres, langsung dibuat survei: elektabilitas divonis TURUN. Menurut metodologi ‘MENDUGA’, elektabilitas turun akibat mencalonkan Anies Baswedan. Padahal ada 3 calon, kenapa tidak menduga elektabilitas turun akibat Ganjar?” kata Anthony Budiawan melalui akun twitter @AnthonyBudiawan, Senin (27/6/2022)

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini mengungkapkan, lembaga survei untuk membentuk opini masyarakat berdasarkan metodologi ‘MENDUGA’ patut di-blacklist dan dibubarkan, demi kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia, karena mereka sejatinya adalah pengkhianat Kedaulatan Rakyat, selain juga pembunuh karakter bagi Anies Baswedan.

Abal-abal

Sementara itu, pengamat politik Rusmin Effendy juga mendukung adanya sanksi tegas terhadap lembaga survei yang mulai mengiring opini publik yang menyesatkan, terkait dukungan parpol terhadap pasangan capres tertentu. Lembaga survei yang menggiring opini masyarakat dengan hasil menyebarkan berita bohong bisa terkena delik pidana.

"Sekarang ini memang muncul lembaga survei abal-abal yang mengiring opini yang menyesatkan mengarah pada kandidat capres tertentu. Harus ada sanksi tegas pengiringan opini semacam ini. Lembaga survei itu bisa dikenakan delik menyebarkan berita bohong dan harus dikenakan sanksi pidana," ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Hilang, Ini Kata Keluarga Marshanda

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Artikel Terkait

Terkini

Jalin Kekuatan Baru, Perpusnas Kolaborasi dengan TNI

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:11 WIB
X