• Rabu, 10 Agustus 2022

KPK tetapkan penahaan tersangka kasus korupsi dana PEN Kolaka Timur

- Senin, 27 Juni 2022 | 19:10 WIB

 

 
HARIANTERBIT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka LM Rusdianto Emba (LM RE) dalam kasus dugaan korupsi terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. 
 
LMRE yang juga diketahui sebagai adik Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba ini diduga menerima hadiah atas perannya dalam kasus tersebut. 
 
"Kami menyampaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin 27 Juni 2022. 
 
 
Palam perkara itu sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka yakni Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021-2026 Andi Merya Nur (AMN), MAN Direktur Jenderal Bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 - November 2021 Mochamad Ardian Noervianto (MAN).
 
Lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna La Ode M Syukur Akbar (LMSA) dan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke (SL).
Karyoto mengatakan penahanan LM RE dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 27 juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. 
 
 
Karyoto menjelaskan adapum onstruksi perkarannya, LM RE sebagai salah satu pengusaha lokal di wilayah Sulawesi Tenggara dikenal memiliki banyak koneksi dengan berbagai pihak diantara dengan beberapa pejabat baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 
 
Karena AMN meminta bantuan LM RE untuk membantu mengurus pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 dengan usulan sebesar Rp350 M.
 
"Diduga ada kesepakatan antara LM RE dan AMN, di mana apabila dana PEN sebesar Rp350 miliar nantinya cair maka LM RE akan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai puluhan miliar," beber dia. 
 
 
Selanjutnya LM RE diduga melakukan kerjasama dengan SL yang juga dikenal memiliki banyak relasi di pemerintah pusat, salah satunya di Kementerian Dalam Negeri. 
 
Dalam satu pertemuan di Kendari LM RE dan SL kemudian menyampaikan kepada AMN agar pengusulan dana berjalan sesuai rencana diperlukan sejumlah uang untuk diberikan ke salah satu pejabat di Kemendagri, yakni MAN.  
 
 
LM RE dan SL diduga membantu beberapa agenda pertemuan antara AMN dan MAN di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut MAN meminta sejumlah uang pada AMN dengan nilai sekitar Rp2 miliar dan disetujui oleh AMN.
 
 
"Untuk proses pemberian uang pada MAN kemudian AMN mempercayakan pada LMRE dan SL dengan penyerahan melalui transfer rekening bank dan tunai. Karena turut memperlancar proses usulan dana, AMN melalui LMRE diduga memberikan sejumlah uang sekitar 750 juta rupiah pada SL dan LMSA," jelas Karyoto.
 
LMRE disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

Editor: Yuli Terbit

Tags

Terkini

Jalin Kekuatan Baru, Perpusnas Kolaborasi dengan TNI

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:11 WIB
X