PKS Tolak Penggunaan Peduli Lindungi Untuk Beli Migor

- Senin, 27 Juni 2022 | 11:10 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

HARIANTERBIT.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi. Bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah," kata Mulyanto di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Baca Juga: Diduga Akibat Rem Blong, Kecelakaan di Tol Cipularang Libatkan Belasan Kendaraan

Mulyanto menambahkan pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan UMK (usaha mikro dan kecil) yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka.

"Hari gini, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," imbuhnya.

Menurut Mulyanto kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan, dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp. 500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

"Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah," kata politisi yang kerap disapa Pak Mul ini

"Logika sederhananya, CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi Pemerintah, dengan harga sesuai HET.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Ini Langkah Pemerintah Hingga Sukses Tangani Pandemi

Jumat, 27 Januari 2023 | 22:10 WIB

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara

Jumat, 27 Januari 2023 | 17:14 WIB

Kala Gibran Pamer Foto Bareng Maskot Jakarta

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:29 WIB

Polri: Terorisme Masih Menjadi Ancaman Pemilu 2024

Jumat, 27 Januari 2023 | 11:11 WIB
X