• Rabu, 10 Agustus 2022

Kasus Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Periksa 6 Saksi

- Selasa, 21 Juni 2022 | 17:54 WIB
Tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berada dalam mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK telah menetapkan yang bersangkutan bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap.(Antara/Benardy Ferdiansyah)
Tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) berada dalam mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK telah menetapkan yang bersangkutan bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap.(Antara/Benardy Ferdiansyah)

HARIANTERBIT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa enam saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain, terkait dengan proses pengajuan perizinan ke Pemkot Yogyakarta dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengurusan perizinan dimaksud,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.

Baca Juga: Gerakan Biru Kuning: Cak Imin Capres NU Tulen, Calon Lainnya Cuma Mendadak NU

Adapun keenam saksi tersebut terdiri atas Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika, Direktur Bussines & Property Development PT Sumarecon Agung Syarif Benjamin, dan Direktur Bussines & Property Development PT Sumarecon Agung Herman Nagaria.

Head of Finance & Accounting, Sumarecon Property Development Doni Wirawan, Head Of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widihartana, serta Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Wuyono sebagai tersangka.

Baca Juga: Menko Airlangga: Selain APBN, Alternatif Pendanaan Penting untuk Wujudkan Ekonomi Hijau

Haryadi diduga menerima minimal Rp 50 juta, untuk mengawal permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X