• Rabu, 17 Agustus 2022

IAW Sarankan KPK Terkait Dugaan Kejahatan Korporasi dalam Kasus Penyuapan Walikota Ambon

- Selasa, 21 Juni 2022 | 16:20 WIB
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (tengah/rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (tengah/rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Junisab pun menyarankan agar KPK tidak hanya menyentuh yang sangat kecil pada saat Kejaksaan Agung marak menyidik kejahatan korporasi. Ideal bagi KPK lebih mendalami kejahatan korporasi dalam kasus tersangka Wali Kota Ambon, RL atas dugaan suap pemberian persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Usaha Retail Di Kota Ambon tahun 2020.

"Semoga KPK sudah melakukan seperti masukan dari kami, namun publik menjadi belum tahu hanya karena tidak diumumkan saja," harapnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: Selain APBN, Alternatif Pendanaan Penting untuk Wujudkan Ekonomi Hijau

Diketahui, KPK telah menetapkan tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) atas kasus dugaan suap pemberian persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Usaha Retail Di Kota Ambon tahun 2020 bersama staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa, dan staf Alfamidi, AR.

Saat ini KPK juga telah mengumpulkan berbagai informasi dan data, di antaranya bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, menelaah dan menganalisa, melanjutkan ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

KPK sebutkan dalam kurun waktu 2020, RL yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017/2022 memiliki kewenangan, di antaranya terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Baca Juga: Gibran Ingin Dongkrak Budaya Solo di Mata Internasional melalui Ajang ASEAN Para Games 2022

Menindaklanjuti permohonan AR ini, kemudian RL memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin. Di antaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Maka untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang minimal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa (AEH) sebagai orang kepercayaan RL.

AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar Rp 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KLHK Dorong Produsen Perbesar Kemasan Plastik

Rabu, 17 Agustus 2022 | 16:06 WIB

Profil Farel Prayoga Penyanyi Jalanan Goyang Istana

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:09 WIB

Anggota MPR: Sidang Tahunan Kali Ini Terasa Spesial

Selasa, 16 Agustus 2022 | 19:35 WIB
X