• Selasa, 28 Juni 2022

IAW Sarankan KPK Terkait Dugaan Kejahatan Korporasi dalam Kasus Penyuapan Walikota Ambon

- Selasa, 21 Juni 2022 | 16:20 WIB
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (tengah/rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (tengah/rompi jingga), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

HARIANTERBIT.com - Indonesian Audit Watch (IAW) memberi masukan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pemberian persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Usaha Retail Di Kota Ambon tahun 2020.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL), staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH), dan staf Alfamidi, Amri (AR).

"KPK agar menelisik tentang, pertama, siapa pemilik dan atau pemodal gerai yang dimohonkan izin tersebut. Kedua memeriksa dengan teliti terhadap pembukaan gerai secara massif itu merupakan kebijakan perusahaan atau kebijakan AR. Hal itu penting untuk ditelisik KPK sehingga tidak sia-sia upaya penegakan hukum yang dilakukannya," ujar Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar dalam keterangannya, Selasa, 21 Juni 2022.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Punya Elektabilitas di Bawah 1 Persen, PSI Masuk Lubang Kubur

Junisab memaparkan, tidak salah, malah sangat baik jikalau upaya penyuapan yang terungkap itu bisa menjadi cermin perubahan bagi korporasi gerai retail apapun agar tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi AR bukan penentu kebijakan pembukaan gerai. AR bukan pemilk gerai dan AR tidak mempunyai keharusan untuk menyuap untuk gerai yang bukan miliknya. Dia tentu memiliki pimpinan langsung di atasnya sebagai staf dari pemilik gerai tersebut.

"Apalagi upaya membuka gerai retail itu adalah kebijakan korporasi. Maka KPK tidak boleh lengah dalam menyidiknya. Sesegera saja juga KPK periksa hasil kerja tim audit perusahaan gerai sebelum kejadian tersebut untuk membedah perilaku jahat itu," jelasnya.

Junisab meminta perusahaan pemilik gerai retail itu harus diperiksa dari mulai pencatatan arus kas sampai pada keputusan perusahaan terkait pembukaan gerai retail baru. Penerapan penyidikan terhadap kejahatan korporasi sangat patut untuk diterapkan agar tidak mudah modus kejahatan seperti itu terulang.

Baca Juga: Gerakan Biru Kuning: Cak Imin Capres NU Tulen, Calon Lainnya Cuma Mendadak NU

"Kami sedikit memberi bocoran yang sudah menjadi rahasia publik bahwa ada inisial S yang menjadi pemrakarsa sehingga terjadi kejahatan yang dilakukan oleh RL. Si S itu yang sangat berkapasitas untuk bisa menggerakkan AR. Untuk menyiapkan aliran dana suap dan lainnya. Kami yakin KPK memiliki kemampuan untuk menyidik hal itu," tandasnya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Survei: Prabowo Kalahkan Anies dan Ganjar

Selasa, 28 Juni 2022 | 10:05 WIB
X