• Selasa, 29 November 2022

MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur Sebagai Ketua

- Selasa, 21 Juni 2022 | 10:32 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

Jakarta, HanTer - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi masa jabatan Hakim Konstitusi pada UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, yang mengharuskan Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto mundur atau berhenti dari jabatannya. Namun demikian, keduanya tetap sebagai hakim konstitusi hingga habis masa jabatannya.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan tersebut dalam sidang yang diikuti via saluran Youtube MK, Senin (20/6/2022)

Anwar membacakan dalam putusan itu MK menyatakan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut mengatur posisi ketua MK bisa dijabat oleh hakim konstitusi hingga masa jabatannya sebagai hakim berakhir.

Baca Juga: Prabowo-Muhaimin, Ganjar-Puan dan Anies-AHY Bakal Tarung di Pilpres

"Menyatakan Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," baca Anwar Usman.

Bunyi Pasal 87 huruf a UU 7/2020: Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Implikasi dari putusan tersebut, maka Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto harus berhenti dari jabatannya tersebut. Meski demikian, keduanya tetap sebagai hakim konstitusi hingga habis masa jabatannya. Masa jabatan hakim MK disebutkan merupakan hak pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR.

Dalam UU 7/2020 diatur jabatan hakim konstitusi tanpa periodisasi selama 15 tahun dan/atau pensiun di usia 70. Berdasarkan ketentuan, masa jabatan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi berakhir sampai 6 April 2026, dan Aswanto sampai 21 Maret 2029.

Dalam pembacaan putusan tersebut, Hakim MK Enny Nurbaningsih yang membacakan bagian pertimbangan mahkamah mengatakan agar tak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo, Ketua dan Wakil Ketua MK tetap menjabat hingga terpilih penjabat yang baru.

"Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi," baca Enny. Safari

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

DPR Pastikan Pencopotan Hakim Aswanto Sesuai Mekanisme

Senin, 28 November 2022 | 16:12 WIB

Polisi Amankan 15 Orang Terlibat Makar

Senin, 28 November 2022 | 12:02 WIB

Gempa Cianjur, Korban Meninggal Dunia 321 Orang

Senin, 28 November 2022 | 11:51 WIB
X