• Senin, 26 September 2022

Bungkam Demokrasi, Koalisi Peduli Indonesia Tolak RKUHP Disahkan

- Senin, 20 Juni 2022 | 19:10 WIB
Ilustrasi RKUHP
Ilustrasi RKUHP

HARIANTERBIT.com - Pasal penghinaan yang akan disahkan awal Juli 2022 oleh DPR dan Pemerintah dalam bentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut, menuai banyak kecaman berbagai elemen masyarakat. RKUHP tersebut juga banyak dikritik akibat berisi ancaman bagi masyarakat dan elemen lainnya.

Menurut Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Hilman Firmansyah RKUHP yang akan disahkan nantinya akan membungkam Demokrasi dan tidak sesuai amanah reformasi. “RKUHP pasal penghinaan pejabat publik ini sangat tidak relevan atau cenderung tumpang tindih dengan undang-undang,” ujar Hilman Senin, 20 Juni 2022.

Pasal tersebut juga dikwatirkan akan menghalangi kebebasan berpendapat bagi Rakyat, terutama bagi elemen Mahasiswa yang kritis dalam mengawal dan menjaga demokrasi di Indonesia. Dan hal tersebut harus sangat diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai penyalur aspirasi Rakyat.

Baca Juga: Menko Airlangga: Pemerintah Percepat Vaksinasi dan Pemberian Obat, Mencegah Meluasnya PMK pada Hewan Ternak

Hilman menegaskan bahwa, pasal tersebut memiliki dampak yang nyata bagi Rakyat khususnya Mahasiswa yang merupakan pelopor perubahan yang kritis terhadap pemerintah serta mengkontrol dan menyuarakan aspirasi Rakyat.

Hal tersebut sangat berdampak bagi Rakyat dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bukan hanya itu pasal tersebut akan membungkam demokrasi jika RKUHP teralisasi.

Hilman menyoroti dengan adanya RKUHP Beberapa Pasal Berisi ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Aturan tersebut ditulis dalam Pasal 240 dengan bunyi drafnya sebagai berikut:

Baca Juga: Ucapkan Selamat, Ini Pembekalan dari Menko Airlangga kepada Wisudawan Universitas Nasional

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

GIAK: Hentikan Diskriminatif Penanganan Kasus Impor Baja

Senin, 26 September 2022 | 07:54 WIB

Doa dan Zikir Akbar Mak Ganjar Untuk Pemilu 2024

Senin, 26 September 2022 | 07:21 WIB

Organisasi Bayangan Nadiem Diduga Bebani Anggaran Negara

Minggu, 25 September 2022 | 16:34 WIB
X