• Senin, 26 September 2022

Buka Rakernas APKASI ke-14, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bangun Kemandirian Fiskal

- Minggu, 19 Juni 2022 | 10:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

HARIANTERBIT.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah pentingnya membangun kemandirian fiskal. Menurutnya, tujuan penerapan sistem desentralisasi agar daerah lebih mandiri secara fiskal melalui sejumlah wewenang pengelolaan yang telah diberikan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu, 18 Juni 2022.

Kegiatan ini mengangkat tema "Dengan Semangat Kolaborasi, Kita Sukseskan KTT G20 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Kuat dan Berkelanjutan".

Baca Juga: Fakta Menarik Pemilik Golongan Darah B: Ada Negatif Tapi Banyak Positifnya

"Desentralisasi yang diterapkan spirit daripada otonomi daerah, bukan hanya sekadar membagi-bagikan daerah, tapi bagaimana daerah itu goalnya itu mandiri, mandiri secara fiskal terutama," terang Mendagri.

Mendagri menjelaskan, dengan diserahkannya sebagian kewenangan yang luas berupa urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelolanya secara baik. Dengan upaya itu, diharapkan dapat terbangun kemandirian fiskal di daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, telah membagi tiga kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal. Pertama, daerah dengan kategori kapasitas fiskal kuat. Kategori ini ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi ketimbang pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kategori kedua, yakni daerah dengan kapasitas fiskal sedang yang ditandai dengan jumlah PAD dan TKDD-nya seimbang. Sedangkan yang ketiga, yakni daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Kategori ini ditandai dengan pendapatan daerah yang bergantung dari transfer pemerintah pusat.

Mendagri menegaskan, daerah yang terlalu bergantung pada TKDD tak bisa survive ketika terjadi guncangan keuangan di tingkat pusat, seperti karena pandemi dan lainnya. Padahal, keberadaan fiskal yang memadai penting dalam mendukung berbagai program di daerah.

"Maka betul-betul kita pahami konsep daripada otonomi daerah ini adalah untuk juga kemandirian fiskal dengan kewenangan yang lebih luas," terangnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

GIAK: Hentikan Diskriminatif Penanganan Kasus Impor Baja

Senin, 26 September 2022 | 07:54 WIB

Doa dan Zikir Akbar Mak Ganjar Untuk Pemilu 2024

Senin, 26 September 2022 | 07:21 WIB

Organisasi Bayangan Nadiem Diduga Bebani Anggaran Negara

Minggu, 25 September 2022 | 16:34 WIB
X