• Rabu, 7 Desember 2022

Penghapusan Pajak Kendaraan Perlu Dikaji Ulang

- Senin, 13 Juni 2022 | 11:38 WIB
Ilustrasi suasana macet di Jakarta
Ilustrasi suasana macet di Jakarta

HARIANTERBIT.com - Pengamat kebijakan publik, Jerry Massie, meminta penghapusan pajak kendaraan bermotor dikaji ulang. Kajian penghapusan pajak kendaraan tersebut juga menyangkut impact (dampak), loss (kerugian) dan advantage (keuntungan).

Seperti diwacanakan adanya penghapusan pajak kendaraan dan sebagai gantinya para pengendara bakal dikenakan pajak saat isi bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) harus dikaji ulang dan asas benefit (manfaat). Kajian penghapusan pajak kendaraan tersebut juga menyangkut impact (dampak), loss (kerugian) dan advantage (keuntungan).

"Memang menelorkan ide dan gagasan bisa saja tapi ini perlu diperhatikan obstacle factor atau faktor kendala di lapangan," ujar Jerry kepada Harian Terbit, Minggu (12/6/2022).

Baca Juga: Riza Heran Ada RM Padang dengan Menu Daging Babi, Andre: Banyak Masyarakat Minang yang Protes

Dia menyebut, jika kebijakan penghapusan pajak kendaraan diberlakukan dan sebagai gantinya adalah bakal memungut pajak saat ini BBM maka perlu diketahui juga berapa persen yang harus dibayarkan ketika membeli BBM. Karena bisa saja harga bisa berubah lantaran harga BBM kerap terjadi fluktuatif. Sehingga berpengaruh dengan nilai pajak yang akan dibayarnya.

"Saya kira sisi cutting pemotongan berapa persen? Bisa saja harga bisa berubah lantaran harga BBM kerap terjadi fluktuatif," jelasnya.

Terkait teknis pembayaran pajak saat mengisi BBM, Jerry menyarankan bisa dipotong saat masyarakat melakukan transfer bank. Oleh karena itu perlu ada kerja sama dengan perbankan. Selain OJK juga harus digandeng. Bahkan penegak hukum seperti Kejagung, KPK dan Kepolisian juga harus dilibatkan. Sehingga pajak melalui BBM tersebut benar - benar tidak ada yang bisa diakali.

"Contohnya kita mengirim uang Rp100 ribu maka ada pemotongan dari bank dan ada biaya yang dikenakan," jelasnya.

Bagi ASN yang hendak mengisi BBM dan dikenakan pajak, sambung Jerry, maka bisa dipotong dari gaji atau salary yang diterima setiap bulannya. Namun nomimal uang yang dipotong tersebut perlu dilaporkan ke orang bersangkutan berapa pemotongan pajak dan sistem pelunasannya bagaimana.

"Bisa juga lewat pulsa. Pembelian pulsa bisa dipotong, kerja sama dengan operator penyedia yang ada," paparnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Bom Polsek Astana Anyar, Satu Polisi Meninggal

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:35 WIB

RUU KUHP Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 23:05 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Pemberdayaan UMKM

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:03 WIB

Terus Berlanjut Kasus Net89 Polisi Sita Kantor PT SMI

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:43 WIB
X