• Kamis, 1 Desember 2022

Ini Kata Pengamat Terkait Viral Video Oknum TNI AD Jual Amunisi ke KKB

- Minggu, 12 Juni 2022 | 11:49 WIB

HARIANTERBIT.com - Viral di percakapan group WhatsApp (WA) video penangkapan oknum anggota TNI AD yang menjual amunisi ke ke Kelompok Kriminat Bersenjata (KKB} Papua. Dalam video berdurasi 1 menit 51 detik itu, oknum anggota Yonif 743 pangkat Praka dan bernama Asben Kurniawan Gagola dan berumur 28 tahun. Ia mengaku menjual amunisi sebanyak 10 butir pelruru ke Jhon Sandego senilai Rp2 juta.

"Saya baru jual satu kali, uangnya untuk makan," paparnya.

Saat diinterogasi, ia pun sadar telah menjadi pengkhianat bangsa. Karena telah menjual peluru ke OPM. Apalagi peluru tersebut digunakan OPM untuk menembak prajurit dan masyarakat sipil yang ada di Papua.

Baca Juga: Kemendagri: Optimalisasi Layanan Kepada Masyarakat

"Setiap ada pelanggaran oleh personel TNI baik di wilayah perang atau damai harus diberikan sanksi sesuai UU yang berlaku," ujar Harits Abu Ulya, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) di Jakarta, Minggu, 12 Juni 2022.

Harits menegaskan, pembinaan pada anggota harus menjadi salah satu prioritas bagi pimpinan. Sehingga tidak ada kedepannya anggota yang nakal dengan menjual amunisi dan lainnya. Karena melalui proses pembinaan semua anggota bisa dirawat konsistensinya kepada doktrin - doktrin Sapta Marga. Serta bisa meningkatkan personal quality nya. 

"Namun demkian pengawasan internal kepada anggota harus berjalan dengan maksimal dan ekstra terutama di daerah konflik," jelasnya.

Harits mengungkapkan, banyak pintu terbuka yang bisa membuat prajurit terkooptasi dengan lingkungan luar dan akhirnya mendegradasi mental dan moral prajurit yang berujung lahirnya tindakan indisipliner atau pelanggaran berat lainnya. Oleh karena itu khusus prajurit yang diterjurkan di wilayah konflik sudah selayaknya memdapatkan tunjangan yang lebih.

Ke depan jangan ada lagi masalah perut atau ekonomi yang tidak terpenuhi bagi prajurit. Jangan sampai ada hak-hak dari prajurit yang diberikan oleh satuan nya disunat. Ini menjadi ujian dari kepemimpinan komandan satuan yang bertugas di sana. Selain itu tentu, proses rekrutmen prajurit perlu ditinjau sehingga orang - orang yang menjadi prajurit adalah warga pilihan terbaik.

"Faktor ekonomi prajurit maupun keluarga prajurit yang ditinggalkan bisa memicu munculnya persoalan di saat seorang prajurit menggemban tugas negara. Mereka di garis depan, dan mereka bertaruh nyawa dalam tugasnya. Maka negara selayaknya memberikan perhatian moril dan materiaal secara proporsional," tandasnya.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Terkini

Jokowi Diminta Lakukan Reshuflle Kabinet

Rabu, 30 November 2022 | 23:49 WIB

DPR Akan Tetap Sahkan RKUHP Meski Mendapat Penolakan

Rabu, 30 November 2022 | 23:43 WIB
X