• Rabu, 28 September 2022

Predikat Terbaik Pelayanan Publik, Perpusnas Raih Penghargaan Tinggi dari Ombudsman RI

- Kamis, 2 Juni 2022 | 18:59 WIB
Perpusnas raih Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI (dok)
Perpusnas raih Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI (dok)


Jakarta, HanTer - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meraih penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. Perpusnas memperoleh nilai 81,30.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, kepada Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang dilakukan secara rutin sejak 2013.

Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah. Perpusnas masuk zona hijau yang merupakan kategori terbaik dalam penilaian. Berdasarkan penilaian Ombudsman, sebanyak 12 lembaga menerima penghargaan kategori terbaik tersebut.

Pada tahun 2021, penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota.

Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, menyatakan evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan menemukan tantangan besar terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya di tingkat kabupaten.

“Dari 416 kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024, maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, serta tahap resolusi dan monitoring.

“Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,” paparnya.

Halaman:

Editor: Romi Terbit

Tags

Terkini

Banyak Dikiritik, Program Kompor Listrik Dibatalkan

Rabu, 28 September 2022 | 09:25 WIB

DPR Desak KPK Jemput Paksa Lukas Enembe

Rabu, 28 September 2022 | 08:55 WIB
X