• Kamis, 18 Agustus 2022

Bicara di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB, Puan: Sekarang Saatnya Bertindak

- Kamis, 26 Mei 2022 | 19:43 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.

Baca Juga: Megawati: PDIP Siap Ikuti Proses Verifikasi Peserta Pemilu 2024
 
“Sejak deklarasi Dasasila Bandung 1955, yang bercita-cita setiap bangsa merdeka dan sejahtera, hingga saat ini masih ditemukan berbagai kasus kekurangan pangan, air bersih, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, yang masih banyak ditemukan,” jelas Puan.
 
“Oleh karena itu diperlukan perubahan cara berpikir; suatu cara berpikir bahwa kita tidak saja mengambil dari alam, tetapi kita harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik,” tambah mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, Puan menyatakan parlemen juga semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerja sama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ia menegaskan, isu ini menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Inter Parliamentary Union (IPU) yang merupakan forum parlemen negara-negara dunia.

Baca Juga: Politikus Gerindra Menggebrak, Curigai IPO GOTO, Kental Konflik Kepentingan Erick Thohir dan Boy Thohir
 
“Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20-24 Maret 2022 lalu, saya telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkap Puan.

Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emmissions. Selain itu, jelas Puan, dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 milliar yang harus segera dipenuhi.
 
 “Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management,” sebutnya.

Baca Juga: Empat Catatan Kritis HNW Soal Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

Puan menyatakan, diperlukan bentuk kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata, untuk dapat menyentuh permasalahan inti. Permasalahan inti yang dimaksud yaitu mengelola  persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup.

“Di mana industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Ini adalah suatu program pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengatakan parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen. Puan menyebut, melalui fungsi parlemen maka dapat dilakukan berbagai penguatan politik.

Baca Juga: Dewas Segera Periksa Pimpinan KPK Lili Pintauli Terkait Kasus MotoGP Mandalika
 
“Seperti memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak: pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” paparnya.
 
“Untuk memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana, dan untuk memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana,” sambung Puan.

Tak hanya itu, berbagai upaya di tingkat internasional pada pengurangan risiko bencana disebut harus dibarengi dengan penguatan fondasi internal negara. Menurut Puan, fondasi internal negara perlu diarahkan diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.
 
“Implementasi tiga agenda transformatif yakni Sendai Framework on Disaster Risk Reduction (SFDRR), SDGs dan Paris Agreement di tingkat nasional maupun global, membutuhkan konsistensi, sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan (at all level),” terangnya.
 
“Kebutuhan pelibatan multipihak menjadi semakin mengemuka: DRR is every one business,” terang Puan.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KLHK Dorong Produsen Perbesar Kemasan Plastik

Rabu, 17 Agustus 2022 | 16:06 WIB

Profil Farel Prayoga Penyanyi Jalanan Goyang Istana

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:09 WIB

Anggota MPR: Sidang Tahunan Kali Ini Terasa Spesial

Selasa, 16 Agustus 2022 | 19:35 WIB
X