• Rabu, 10 Agustus 2022

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penunjukan Pj Bupati Seram Barat Harus Dibatalkan

- Kamis, 26 Mei 2022 | 10:23 WIB

"Kami menilai bahwa penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Anggota TNI Aktif merupakan pelanggaran terhadap Tugas Pokok dan Fungsi TNI sebagaimana diatur dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara tegas diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU 34/2004 bahwa Prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan Kepala Daerah merupakan jabatan sipil yang pada dasarnya hanya dapat ditempati oleh sipil," paparnya.

Selain itu, sambung Julius, UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 yang belum direvisi sesuai mandat TAP MPR No. VII tahun 2000 akan menjadi konflik hukum dan sarana impunitas bagi prajurit TNI aktif yang menempati jabatan kepala daerah ketika terjadi pelanggaran pidana. Penjabat kepala daerah yang merupakan prajurit TNI aktif hanya akan dapat diproses melalui sistem peradilan militer yang memiliki catatan akuntabilitas dan transparansi ketika terlibat dengan persoalan hukum pidana.

"Dan terlebih penting lagi, penunjukan langsung PJ. Bupati Seram Barat ini telah melanggar hak asasi manusia karena tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel karena tidak ada forum terbuka yang dapat diakses oleh publik yang berkepentingan khususnya masyarakat Seram Barat, untuk dapat terlibat dalam prosesnya," tegasnya.

Padahal, Hak Atas Partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak konstitusional dalam konstitusi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

"Kami menilai bahwa penunjukan Pj. Bupati Seram Barat yang merupakan Anggota TNI Aktif merupakan bentuk dari Dwifungsi TNI serta penghianatan Profesionalisme TNI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan semangat reformasi terlebih melanggar prinsip demokrasi," tandasnya.

Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyatakan sikap:

1) Mendesak Pemerintah dalam hal ini melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk membatalkan dan mencabut penunjukan anggota TNI Aktif sebagai Pj. Bupati sebagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran hak asasi manusia;

2) Mendesak Negara untuk menegakan dan menjunjung Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai Alat Pertahanan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Amanat Reformasi demi keberlangsungan Demokrasi.

Selain PBHI, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Keamanan terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Imparsial, KontraS, SETARA Institute, ELSAM, PBHI Nasional, Public Virtue, Amnesty International, dan Centra Initiative. 

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Jalin Kekuatan Baru, Perpusnas Kolaborasi dengan TNI

Selasa, 9 Agustus 2022 | 22:11 WIB
X