• Selasa, 28 Juni 2022

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penunjukan Pj Bupati Seram Barat Harus Dibatalkan

- Kamis, 26 Mei 2022 | 10:23 WIB

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat.

Diketahui Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Satu di antara pejabat kepala daerah yang dilantik berdasarkan Kepmendagri Nomor: 113.81-1164 Tahun 2022 adalah Brigjen TNI Andi Chandra yang ditunjuk sebagai Pj. Bupati Seram Barat yang masih menjabat sebagai Perwira TNI Aktif.

"Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai penunjukan prajurit TNI aktif menjadi Pj. Kepala Daerah Seram Barat merupakan bentuk dari “Dwifungsi TNI” yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Julius Ibrani, Ketua PBHI dalam keterangannya, Kamis (26/5/2022).

Baca Juga: Tanggul Milik Lamicitra Jebol, Operasional TPK Semarang Terhambat

Baca Juga: Peran Kemendagri dalam Mendukung Investasi Air Minum dan Sanitasi Aman

Baca Juga: Kemendagri Berikan 5 ADM Bagi Dukcapil Kota Surakarta, Mojokerto, Kab. Lamongan, Kediri dan Tulang Bawang

Julius menjelaskan beberapa perundangan yakni, Pasal 30 ayat (3) UUD NRI1945 dan TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 5 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Kami menilai, sekalipun orang yang akan ditunjuk telah mengundurkan diri dan/atau pensiun, penunjukan kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan tetap harus dilakukan secara demokratis sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021," jelasnya.

“Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.”

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

X