• Rabu, 10 Agustus 2022

Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran dan Mogok Nasional

- Rabu, 25 Mei 2022 | 11:27 WIB
Ilustrasi aksi buruh
Ilustrasi aksi buruh

Jakarta, HanTer - Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ditolak Partai Buruh dan serikat buruh, antara lain KSPI, ORI, KPBI, KSBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, ASPEK Indonesia, FSP ISI, dan lain-lain. Para buruh pun akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 8 Juni 2022 mendatang.

"Selain aksi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh di DPR RI. Secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di Kantor Gubernur," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Said Iqbal memaparkan, pihaknya juga akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut. Oleh karena itu pihaknya mengajak seluruh komponen buruh dan kelas pekerja lainnya untuk melakukan aksi besar-besaran 3 hari berturut-turut untuk menolak dibahasnya kembali omnibus law UU Cipta kerja.

Baca Juga: Korban Penembakan SD di Texas Jadi 18 Anak, 3 Dewasa

"Revisi UU PPP hanya "akal-akalan hukum". Bukan sebagai kebutuhan hukum. DPR bersama pemerintah melakukan revisi UU PPP hanya sebagai akal-akalan hukum agar omnibus law UU Cipta Kerja bisa dilanjutkan pembahasannya agar segera disahkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak revisi UU PPP. Pertama, dari sisi pembahasan di Baleg DPR RI, revisi UU PPP tersebut bersifat kejar tayang. Karena revisi UU PPP hanya dibahas selama 10 hari Baleg DPR RI. Padahal UU PPP adalah ruh untuk membuat sebuah produk undang-undang (syarat formil) di Indonesia sesuai perintah UUD 1945.

“Kalau-lah revisinya dikebut bersifat kejar tayang, bisa disimpulkan jika isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu,” ujarnya.

Alasan kedua, ada tiga hal prinsip yang berbahaya bagi publik. Khususnya bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat miskin kota, lingkungan hidup, dan HAM. Pertama, revisi UU PPP hanya untuk sekedar memasukkan omnibus law sebagai sebuah sistem pembentukan undang-undang. Padahal omnibus law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk buruh.

Kedua, dalam proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas karena cukup dengan dibahas di kalangan kampus tanpa melibatkan partisipasi publik, maka sebagai undang-undang sudah dapat disahkan. Ketiga, yang lebih berbahaya adalah, dalam revisi UU PPP ini diduga memungkinkan dua kali tujuh hari sebuah produk undang-undang yang sudah diketuk di sidang paripurna DPR dapat berubah.

Mogok Nasional

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

X