• Minggu, 25 September 2022

Buruh Siapkan Aksi Besar untuk Tolak Pengesahan Revisi UU PPP

- Selasa, 24 Mei 2022 | 15:25 WIB
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan kinerja Gubernur Anies Baswedan karena ada anak kurang gizi di Jakarta.  (iqbal muqorobin)
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan kinerja Gubernur Anies Baswedan karena ada anak kurang gizi di Jakarta. (iqbal muqorobin)

Jakarta, HanTer - Pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) ditolak Partai Buruh dan serikat buruh, antara lain KSPI, ORI, KPBI, KSBSI, SPI, FSPMI, FSPKEP, SPN, ASPEK Indonesia, FSP ISI, dan lain-lain. Demikian disampaikan Presiden Partai Said Iqbal di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Menurut Said Iqbal, revisi UU PPP hanya "akal-akalan hukum". Bukan sebagai kebutuhan hukum. “DPR bersama pemerintah melakukan revisi UU PPP hanya sebagai akal-akalan hukum agar omnibus law UU Cipta Kerja bisa dilanjutkan pembahasannya agar bisa segera disahkan,” tegasnya.

Setidaknya ada dua alasan mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak revisi UU PPP. Pertama, dari sisi pembahasan di Baleg DPR RI, revisi UU PPP tersebut bersifat kejar tayang.

Baca Juga: Antisipasi Terjadinya Kerugian Jelang Formula E, Pengamat: Dewan Harus Panggil Gubernur DKI Jakarta

“Menurut informasi yang kami terima, revisi UU PPP hanya dibahas selama 10 hari Baleg DPR RI,” kata Said Iqbal.

Padahal UU PPP adalah ruh untuk membuat sebuah produk undang-undang (syarat formil) di Indonesia sesuai perintah UUD 1945.

“Kalaulah revisinya dikebut bersifat kejar tayang, bisa disimpulkan jika isi revisi sangat bermuatan kepentingan sesaat. Tidak melibatkan publik yang meluas dan syarat kepentingan dari kelompok tertentu,” ujarnya.

Alasan kedua adalah, dari sisi revisi UU PPP tersebut, PartaI buruh dan elemen serikat pekerja ada tiga hal prinsip yang berbahaya bagi publik. Khususnya bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat miskin kota, lingkungan hidup, dan HAM. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama, revisi UU PPP hanya untuk sekedar memasukkan omnibus law sebagai sebuah sistem pembentukan undang-undang. Padahal omnibus law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk buruh.

Kedua, dalam proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas karena cukup dengan dibahas di kalangan kampus tanpa melibatkan partisipasi publik, maka sebagai undang-undang sudah dapat disahkan.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Organisasi Bayangan Nadiem Diduga Bebani Anggaran Negara

Minggu, 25 September 2022 | 16:34 WIB
X