Jakarta, HanTer - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan dari 72 persen pada Desember 2021 menjadi 58,1 persen pada Mei 2022. Padahal, survei serupa pada Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih 72 persen.
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengatakan, kepuasan publik anjlok 14% dalam 5 bulan, dari 72% ke 58%. Kondisi ini tentu sangat berbahaya mengingat masa jabatan Jokowi masih tersisa 2,5 tahun lagi.
"Mungkin publik melihat Jokowi tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi maupun KKN dan mafia yang semakin merajalela," ujar Anthony Budiawan kepada Harian Terbit, Selasa (17/5/2022).
Baca Juga: Kemendagri Dukung Penuh Program Perlindungan Anak di Daerah
Anthony menyebut, kepuasan publik yang anjlok sampai 14% dalam 5 bulan termasuk sangat janggal. Dia pun menduga kepuasan publik sebelumnya memang bukan 72%. Tapi dibuat 72% untuk membentuk opini, untuk menunda pemilu. Karena tidak berhasil, lembaga survei mulai cuci tangan, mulai menyesuaikan ke hasil sebenarnya.
"Tetapi, kalau benar kepuasan publik anjlok begitu dalam, maka dalam waktu dekat Jokowi akan ditinggal rekan koalisinya. Mereka tidak mau dibebani sampai pemilu 2024: puja-puji akan berubah menjadi caci-maki, seperti terjadi pada SBY di akhir masa jabatan," tandasnya.
Tekanan Ekonomi
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan,penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi tentu tidak mengejutkan. Sebab, tekanan ekonomi sangat dirasakan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
"Pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan karena tidak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok. Hal itu membuat ketidakpastian dalam berusaha," ujarnya.
Jamiluddin menegaskan, saat ini masyarakat juga merasakan menurunnya kebebasan berpendapat. Ada kehawatiran untuk menyatakan pendapat, termasuk di media sosial. Semua itu membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Karena itu, sudah saatnya Jokowi meresuffle kabinetnya.
"Reshuffle kabinet dapat dilakukan untuk bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi Kabinet Jokowi perlu penyegaran agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Koalisi
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi yang terus merosot tentu akan memengaruhi suara partai politik (parpol) mitra pemerintah di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Parpol dan koalisinya akan meninggalkan Jokowi.
"Suara partai pendukung bakal tereduksi apalagi ada beberapa ketua umum parpol menyatakan diri mau maju dalam bursa calon Presiden," ujar Jerry Massie, Selasa (17/5/2022).
Menurutnya, publik tengah meragukan fokus pemerintah untuk melayani masyarakat. Sebab, konsentrasi sejumlah pejabat terpecah dalam menjalankan tugasnya dengan bergerilya meraup suara. Apalagi dua tahun kedepqan merupakan tahun politik jelang Pemilu 2024.
