TPDI: Kasus Formula E Pertanggungjawaban Keuangan Negara oleh Gubernur DKI

Jakarta, HanTer - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menegaskan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sirkuit Formula E, tidak terkait dengan rencana penyelenggaraan tanggal 4 Juni 2022.

Karena, kata praktisi hukum ini, secara hukum tidak menjadikan penyelenggaraan itu sebagai kendala.

"Peningkatan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan adalah semata-mata masalah administratif semata meski secara fundamental berimplikasi mengubah sejumlah orang bisa menjadi tersangka termasuk nama Anies Baswedan," tegas Petrus di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: Tabrak Prinsip Good Governance, Potensi Kerugian Investasi Telkomsel di GOTO Rp881 Miliar, KPK Jangan Diam!

Dia kembali menegaskan bahwa, penjualan tiket dan penyelenggaraan pada tanggal 4 Juni tidak terkait dengan peningkatan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan dan tidak terkait dengan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka.

"Kecuali fisik dari sirkuit formula E di Police Line KPK," kata dia.

Petrus menyakini bahwa kasus Formula E potensial menjadi batu sandungan menodai karir politik Anies Baswedan, termasuk mempengaruhi kepercayaan sebagian orang terhadap rencananya mau menjadi Capres.

Baca Juga: Menko Airlangga: Ekonomi RI Makin Tangguh, Neraca Perdagangan dan Ekspor Tembus Rekor Sejarah

Dia melanjutkan secara hukum kasus Formula E tidak hanya menyangkut kerugian negara tetapi juga pertanggungjawaban keuangan negara oleh seorang Gubernur selaku pengelola keuangan daerah karena dipercaya oleh Presiden.