• Minggu, 3 Juli 2022

Tabrak Prinsip Good Governance, Potensi Kerugian Investasi Telkomsel di GOTO Rp881 Miliar, KPK Jangan Diam!

- Selasa, 17 Mei 2022 | 18:46 WIB
Ilustrasi investasi Telkomsel di GoTo
Ilustrasi investasi Telkomsel di GoTo

Jakarta, HanTer - BUMN Telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) itu tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, investasinya di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) alias GoTo sebesar lebih dari Rp6,7 triliun dinilai janggal dan berpotensi melanggar prinsip good governance.

Investasi perusahaan plat merah ini ramai dibicarakan setelah pemilik akun facebook Agustinus Kristianto, mantan jurnalis dan mantan direktur Yayasan LBH Indonesia pada Senin, 14 Mei 2022.

Dalam unggahannya Agustinus Kristianto mengungkap keterkaitan investasi BUMN Telkom, Telkomsel, Tokopedia dan Goto dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya Garibaldi atau Boy Thohir.

Baca Juga: Berhasil Kendalikan Pandemi Covid-19, IDI: Nakes Ucapkan Terima Kasih kepada Airlangga

Dikatakan oleh Agustinus, BUMN Telkom adalah pemegang saham mayoritas Telkomsel, yang rugi atas investasinya di GOTO mencapai miliaran.

"Menteri BUMN mewakili negara sebagai pemegang saham di BUMN Telkom (52%). Telkom adalah pengendali Telkomsel dengan kepemilikan mayoritas (65%). Boy Thohir adalah pengurus GOTO (komisaris) sekaligus pemegang 1.054.287.487 lembar saham GOTO berdasarkan Akta Perubahan November 2021," ungkapnya.

Agustinus mengungkapkan bahwa dana investasi dari Telkomsel yang sudah dikeluarkan untuk GOTO sebesar Rp2,116 triliun dan Rp4,2 triliun, sehingga totalnya Rp6,3 triliun. Agustinus juga mengatakan pertimbangannya menghitung kerugian yang dialami Telkomsel di GOTO.

Baca Juga: Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Soroti Hepatitis Akut, APBN 2023 hingga Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal ini memuncul desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan audit dan proses hukum terhadap aksi korporasi Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) itu.

"KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berwenang untuk memanggil saksi, memeriksa dokumen, dan sebagainya untuk mencari alat bukti. Negara membayar KPK untuk menjalankan fungsi itu," katanya.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Pergi Rusia Ngamuk Lagi

Sabtu, 2 Juli 2022 | 23:06 WIB

PT Titan Akan Laporkan Bank Mandiri Ke Presiden

Sabtu, 2 Juli 2022 | 19:47 WIB
X