• Minggu, 3 Juli 2022

Sindir Aktivis yang Kerap Kritik Pemerintah, Menteri Teten Langgar HAM dan Antidemokrasi

- Selasa, 17 Mei 2022 | 12:07 WIB
MenkopUKM Teten Masduki
MenkopUKM Teten Masduki

Jakarta, HanTer - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan, sindiran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki terhadap aktivis yang kerap mengkritik pemerintah menunjukkan Teten Antidemokrasi, melawan konsitusi dan hukum serta melanggar HAM.

Padahal hak Atas Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Di sisi Legislatif juga dijamin, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi Aktivis di berbagai level juga membuktikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, pembentukan undang-undang berbasis hak asasi manusia, penelitian-penelitian, dan advokasi lainnya.

Baca Juga: Din: Kehidupan Kenegaraan Saat Ini Sudah Menyimpang

"Kemajuan Indonesia justru terhambat oleh kasus korupsi," ujar Julius Ibrani dalam keterangannya kepada Harian Terbit, Senin (16/5/2022).

Julius menegaskan, Teten sebagai mantan aktivis antikorupsi (Ketua Indonesia Corruption Watch - ICW) harusnya paham terkait partisipasi masyarakat, kecuali Teten lupa atau sengaja melupakannya. Selain itu
Teten juga terlihat kurang baca, karena
KPK mencatat korupsi terbanyak dilakukan sektor swasta yang melibatkan pengusaha, sejak 2004 sampai Mei 2020 ada 297 kasus korupsi.

"Selain karena sistem birokrasi yang masih korup. Di posisi Teten sekarang, Menteri, tercatat ada 12 orang yang korupsi sejak rejim Megawati sampai Jokowi," paparnya.

"Pernyataan Teten yang sesat, memperburuk kondisi demokrasi setelah kegaduhan 3 Periode dan penundaan Pilkada. Jika ingin mencari muka untuk menyelamatkan diri dari reshuffle harusnya meningkatkan kinerja, bukan menjilat penguasa dengan menstigma Aktivis," tambahnya.

Julius pun meminta Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi ketat Menteri yang sembarangan memberikan pernyataan seperti ini. Karena berdampak buruk terhadap akhir pemerintahan Jokowi nantinya.

Diketahui, saat konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (12/5/2022), Menkop UKM, Teten Masduki menyindir terhadap para aktivis yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Presiden Jokowi Pergi Rusia Ngamuk Lagi

Sabtu, 2 Juli 2022 | 23:06 WIB

PT Titan Akan Laporkan Bank Mandiri Ke Presiden

Sabtu, 2 Juli 2022 | 19:47 WIB
X