• Selasa, 17 Mei 2022

KPU - Kemenkumham Bertemu Bahas Badan Hukum Parpol Hingga Layanan Pemilih Lapas/Rutan

- Jumat, 13 Mei 2022 | 19:13 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Jakarta, HanTer – Kunjungan sekaligus koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke sejumlah pemangku
kepentingan (stakeholders) kepemiluan berlanjut Jumat, (13/5/2022). Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota KPU August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto
Sudrajat, Idham Holik, Parsadaan Harahap didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dalam pertemuan itu membahas beberapa hal menyangkut pemantapan kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Diterima Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pembahasan antara lain menyangkut kepastian badan hukum partai politik, percepatan harmonisasi dan pengundangan Peraturan KPU, layanan memilih bagi pemilih di lapas/rutan dan pemilih di luar negeri serta kategori mantan terpidana.

"Dalam konteks pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, yang menjadi ukuran KPU adalah SK
Kemenkumham soal badan hukum partai politik. Kedua untuk Peraturan KPU, karena tugas-tugas kepemiluan tahapan ada batas waktunya, kami mohon kepada Kemenkumham memberikan prioritas dalam proses harmonisasi maupun pengundangan PKPU,” ujar Hasyim.

Baca Juga: Tantang PDIP dan Gerindra, Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Bisa Usung Capres Sendiri di Pilpres 2024

Adapun layanan memilih bagi pemilih di lapas/rutan, Hasyim meminta dukungan Kemenkumham, termasuk dalam proses pendataan pemilih di lapas/rutan. Juga fasilitasi bagi pemilih di luar negeri yang menurut dia juga adalah ruang lingkup tugas dan wewenang Kemenkumham terutama pada Ditjen Imigrasi.

“Karena ini melingkupi beberapa kementerian, database ada di Kemlu, kemudian lintas batas di Kemenkumham (Imigrasi), sementara database induk di Kemendagri. Dengan demikian disampaikan tadi, perlu ada desk antara KPU, Kemenkumham, Kemlu, dan Kemendagri untuk pemilih di luar negeri,” tambah Hasyim.

Sementara itu Yasonna menyambut baik kunjungan KPU RI berikut beberapa hal yang disampaikan. Seperti tentang layanan bagi warga binaan di lapas/rutan, dia berharap ke depan dapat menjaga hak pilih warga binaan pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca Juga: Pengamat: Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Lolos Presidenstial Threshold, Jadi Alternatif Pilihan di Pilpres 2024

"Jadi kita juga berharap baik narapidana maupun tahanan kita itu punya hak pilihnya di pemilu maupun pemilihan kepala daerah,” kata Yasonna.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X