• Jumat, 19 Agustus 2022

Rektor Rasis Diberhentikan, Fahira Idris: Jangan Sampai Ada Lagi Reviewer LPDP Seperti Itu

- Minggu, 8 Mei 2022 | 20:14 WIB
Anggota DPD RI Fahira Idris dimintai bantuan Ustaz Alfian Tanjung untuk menghentikan pembongkaran Masjid Al Hurriyah oleh mafia tanah yang diduga terkait MNC Group milik seorang pengusaha Hary Tanoesoedibj, Istimewa
Anggota DPD RI Fahira Idris dimintai bantuan Ustaz Alfian Tanjung untuk menghentikan pembongkaran Masjid Al Hurriyah oleh mafia tanah yang diduga terkait MNC Group milik seorang pengusaha Hary Tanoesoedibj, Istimewa

Jakarta, HanTer —Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memberhentikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko dari posisi reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) usai postingannya yang dinilai banyak pihak bernuansa diskriminasi, ujaran kebencian dan menyinggung SARA.

"Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak terutama bagi pengelola LPDP agar lebih selektif lagi memilih reviewer," ujar Fahira Idris, Anggota DPD RI dalam keterangannya, Minggu (8/5/2022).

Fahira pun mengapresiasi langkah yang ditempuh Kemendikbud-Ristek yang memberhentikan Budi Santosa Purwokartiko dari posisi reviewer LPDP. Dirinya berharap pemberhentian ini bersifat permanen. Artinya sampai kapanpun yang bersangkutan tidak boleh lagi terlibat atas semua aktivitas terkait LPDP.

Baca Juga: Erick Thohir Optimalkan Belanja BUMN Sebagai Dukungan untuk Koperasi dan UMKM

"Kejadian ini juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pengelola LPDP dan memastikan ke depan semua reviewer LPDP objektif, profesional, dan penuh integritas," tegasnya.

“Saya tahu para reviewer penerima beasiswa LPDP juga diseleksi ketat. Namun dengan kejadian ini, saya meminta pengelola LPDP melakukan evaluasi secara menyeluruh kenapa bisa ada seorang reviewer yang pola pikirnya tidak objektif dan profesional apalagi punya tendensi yang merendahkan. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jangan sampai ada lagi reviewer LPDP seperti itu. Saya meminta, yang bersangkutan jangan pernah lagi dilibatkan di semua aktivitas terkait LPDP,” tambahnya.

Menurut Fahira, sejatinya tujuan pendidikan adalah membuka kesempitan berpikir. Artinya para stakeholder utama di dunia pendidikan apalagi seorang pemimpin sebuah perguruan tinggi sudah dikodratkan menjadi teladan bagi semua anak bangsa bagaimana bersikap dan berpikiran terbuka, menjauhi syak wasangka dan mampu berlaku adil sejak dalam pikiran.

Ungguhan seorang rektor perguruan tinggi apalagi seorang reviewer LPDP yang begitu kental nuansa diskriminasi, sama sekali bertentangan dengan nilai dan prinsip pendidikan nasional.

“LPDP adalah beasiswa yang berasal dari uang pajak rakyat, uang negara, uang dari APBN yang dikelola agar saat ini dan kedepan SDM Indonesia berdaya saing global dan melahirkan banyak inovasi. Tujuan ini hanya bisa tercapai jika siapapun yang terlibat dalam kegiatan LPDP mampu bersikap dan berlaku objektif, profesional, dan penuh integritas,” pungkas Senator Jakarta ini. 

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Amankan Dokumen Perusahaan Mardani Maming

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:11 WIB

Polisi Tangkap Enam Pelaku Begal Sadis

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:23 WIB

Pengamat: Rakyat Hormati Pemimpin Jujur

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:21 WIB

Polisi Ungkap Kasus Penipuan via Aplikasi MT4 UGAM

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:52 WIB
X