• Selasa, 29 November 2022

Presiden Jokowi Tetapkan Aturan Pendanaan IKN Nusantara

- Rabu, 4 Mei 2022 | 23:53 WIB
Presiden Jokowi memimpin ritual tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.  (youtube sekretariat presiden)
Presiden Jokowi memimpin ritual tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. (youtube sekretariat presiden)

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

"Skema pendanaan Ibu Kota Nusantara dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah, antara lain berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau pemanfaatan Aset Dalam Pengusahaan (ADP) Otorita Ibu Kota Nusantara, penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, penguatan peran badan hukum milik negara, dan pembiayaan kreatif (creative financing)," demikian disebutkan dalam ketentuan umum peraturan tersebut yang dilihat dalam laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Rabu (4/5).

PP Nomor 17 Tahun 2022 tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 April 2022.

Baca Juga: Silaturahmi 'Politik Lebaran' ke Rumah Mega Sinyal Kuat Prabowo-Puan

Selain itu, skema pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan kreatif (creative financing), dan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR RI

Dalam pasal 4 PP tersebut, diatur secara rinci apa saja yang menjadi sumber pendanaan pembangunan IKN, yaitu:

1. Pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara yang meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (ayat 3 dan 4)
2. Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP (ayat 5 huruf a angka 1)

Baca Juga: Komisi VIII DPR: Pecat Rektor ITK, Akademisi Tapi Provokator dengan Isu SARA

3. Penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) IKN (ayat 5 huruf a angka 2)
4. Keikutsertaan pihak lain, termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara; penguatan peran badan hukum milik negara; dan pembiayaan kreatif (ayat 5 huruf a angka 3)
5. kontribusi swasta (ayat 6 huruf a angka 1)
6. Pembiayaan kreatif selain yang dimaksud pada ayat 5 huruf a angka 3
7. Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN setelah mendapat persetujuan DPR (ayat 6 huruf a angka 3)

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Pastikan Pencopotan Hakim Aswanto Sesuai Mekanisme

Senin, 28 November 2022 | 16:12 WIB

Polisi Amankan 15 Orang Terlibat Makar

Senin, 28 November 2022 | 12:02 WIB

Gempa Cianjur, Korban Meninggal Dunia 321 Orang

Senin, 28 November 2022 | 11:51 WIB
X