• Jumat, 19 Agustus 2022

Ini Pertimbangan Pemerintah Terapkan Tarif untuk NIK Dukcapil

- Minggu, 17 April 2022 | 16:16 WIB
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh

Jakarta, HanTer - Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, Plat Kendaraan Bermotor, Pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, Pengurusan PT, Penempatan Notaris, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

"Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun," kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Baca Juga: Antusias di Bulan Ramadhan, Teman Sandi Gelar Lomba Kreasi, serta Deklarasi dan Aksi Peduli Nelayan

Dirjen Zudan menekankan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented.

"Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum." kata Zudan.

Terkait perkiraan PNBP yang bakal diterima dari kebijakan itu, dan dimanfaatkan untuk apa uangnya, Dukcapil tidak memasang target.

Baca Juga: Nurul Arifin: Golkar Tegaskan Dukung Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

"Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan," tegas Zudan seraya menambahkan, "PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna."

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Tangkap Enam Pelaku Begal Sadis

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:23 WIB

Pengamat: Rakyat Hormati Pemimpin Jujur

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:21 WIB

Polisi Ungkap Kasus Penipuan via Aplikasi MT4 UGAM

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:52 WIB

Bharada E Minta Keluarganya Juga Dilindungi

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:15 WIB

LPSK: Rutan Bareskrim Tidak Ideal Buat Bharada E

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:03 WIB
X