Jakarta, HanTer--Pernyataan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI, menjadi sorotan.
Jakarta, HanTer - Pernyataan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI, menjadi kontroversi di masyarakat.
“Semoga rakyat makin sadar kalau PKI atau Komunis itu ada dan bangkit bahkan sangat kuat, diduga ada di sekitar kekuasaan,” ujar Ketua Umum Alumni (PA) 212, Ustadz Slamet Ma’arif menanggapi pernyataan Jenderal Andika yang membolehkan keturunan PKI mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ramadhan Dongkrak Kegiatan Ekonomi-Sosial
Baca Juga: Dinas Dukcapil Tak Hentikan Pelayanan Selama Proses Migrasi SIAK Terpusat
Ustadz Slamet heran atas pernyataan Panglima Jenderal Andika karena hingga saat ini TAP MPRS XXV/1965 belum dicabut. “Apa Panglima lupa TAP MPRS 26 tahun 1965 tentang larangan PKI belum dicabut? Apa ada jaminan anak keturunan tidak berideologi komunis? Karena faktanya banyak anak keturunan yang terlihat membangkitkan ideologi dan paham PKI,” tegasnya.
Dendam
Sementara itu pengamat politik Rusmin Effendy mengatakan, keputusan Panglima TNI yang memperbolehkan keturunan PKI mendaftar menjadi anggota TNI patut dipertanyakan. Pasalnya, keputusan itu dilakukan secara sepihak dan tidak bisa dijadikan sebuah kebijakan.
"Secara yuridis, keputusan melarang ajaran komunisme, leninisme dan marxisme diatur melalui TAP MPRS XXV/1966. Ini keputusan politik yang harus menjadi pegangan. Kalau mau dicabut atau direvisi harus melalui Sidang Istimewa MPR. Jadi, bukan keputusan sepihak seorang Panglima TNI," ujar Rusmin Effendy kepada Harian Terbit, Kamis (31/3/2022).
Baca Juga: Pelatih Inggris Sesumbar Bisa Juara Piala Dunia 2022
Baca Juga: Ngeri, Jembatan Gantung Putus Belasan Pelajar Alami Luka-luka
Menurut Rusmin, Komisi I DPR RI harus memanggil dan meminta pertanggungjawaban Panglima TNI. "Kan tidak ada jaminan bila keturunan PKI bisa mendaftar menjadi anggota TNI akan setia pada NKRI. Secara psikologis mereka pasti punya dendam untuk membalas perlakuan negara terhadap orang tuanya. Bahkan bisa menghimpun gerakan dan menyuburkan idiologi PKI.
"Sekali PKI tetap PKI, tidak ada tempat di bumi pertiwi. Fakta munculnya idiologi PKI ini kan sudah pernah disampaikan Gatot Nurmantyo saat menjadi Panglima TNI, tapi malah dicopot. Kan aneh dan orang yang memperingatkan kemunculan PKI malah dicopot dan sekarang malah membuka peluang," ujarnya.
Sudah Tepat
Ketua Umum Pimpinan Nasional Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia (Bara API), Adi Kurniawan mengatakan, yang menolak keturunan PKI menjadi TNI terlalu berlebihan. Oleh karena itu Adi heran dengan pihak-pihak yang selalu memainkan isu komunis.
