• Rabu, 7 Desember 2022

Jaringan Aktivis Indonesia Minta Kasus Pertambangan Batubara Ilegal Diusut Tuntas

- Kamis, 24 Maret 2022 | 16:33 WIB
Aksi demo massa Jaringan Aktivis Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Kamis (24/2/2022).
Aksi demo massa Jaringan Aktivis Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Kamis (24/2/2022).

Jakarta, HanTer - Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) meminta kepada wakil rakyat untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pertambangan ilegal batubara oleh pengusaha yang belakangan akrab dengan sebutan "Ratu Batubara".

"Kami sudah berkali-kali turun kejalan dan tetap konsisten dalam mengawal kasus ini, kami meminta DPR RI segera selesaikan permasalahan pertambangan ilegal batubara yang menyebutkan nama salah seorang pengusaha perempuan asal Surabaya dalam rapat dengar pendapat antara komisi 7 DPR RI dengan kementrian ESDM pada beberap waktu silam," tutur Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, Donny Manurung di depan Gedung DPR RI, Kamis (24/2/2022).

Menurut Donny, aktivitas pertambangan tersebut diduga adalah aktivitas yang tak memiliki beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Donny menambahkan, saat ini perusahaan tersebut aktif melakukan transaksi jual beli batubara di Kalimantan timur. Tetapi Faktanya beberapa lokasi yang memiliki IUP tersebut tidak aktif melakukan kegiatan operasional pertambangan.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Komunikasi Khusus di Kasus DID Tabanan

"Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah temuan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional jual beli batubara, perusahaan tersebut sering sekali memanfaatkan IUP milik Perusahaan orang lain untuk melegalkan transaksi, karena asal muasal batubara yang ditransaksikan bukanlah berasal dari lokasi IUP tersebut, namun berasal dari lokasi yang tidak berizin (koridor/ilegal)," tutur Donny.

Selain dengan modus 'Pinjam dokumen' dan 'Dokumen Terbang' pengusaha itu juga diduga memanipulasi petugas KSOP maupun Surveyor Independen dengan melakukan pemuatan batubara yang melanggar hukum, Jetty yang digunakan pun tidak memiliki kerjasama dengan IUP asal barang.

"Tidak hanya modus dokumen terbang, tetapi yang sangat menyayat hati diduga ada perwira tinggi Polri yang melindungi segala tindak tanduk aktivitas itu," ucap Donny.

Baca Juga: Penyelundupan Sabu-Sabu 1,2 Ton di Pantai Pangandaran, Polisi: 5 Orang Ditetapkan Tersangka

Perbuatan itu menyebabkan adanya kerugian negara yang cukup signifikan diantaranya terjadi kerusakan lingkungan, tidak adanya jaminan reklamasi, tidak ada jaminan pasca tambang, berkurangnya cadangan batubara negara dan tidak ada pungutan iuran tetap dan PBB atas wilayah koridor.

Dari hasil temuan-temuan tersebut dan ditambah lagi tidak adanya kejelasan penindakan dari aparatur hukum dalam hal ini adalah Polri terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Halaman:

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Bom Polsek Astana Anyar, Satu Polisi Meninggal

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:35 WIB

RUU KUHP Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 23:05 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Pemberdayaan UMKM

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:03 WIB

Terus Berlanjut Kasus Net89 Polisi Sita Kantor PT SMI

Selasa, 6 Desember 2022 | 18:43 WIB
X