LMPP Kukar Harap Badan Otoritas IKN Prioritaskan Warga Lokal

Jakarta HanTer - Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (LMPP Kukar), Apin Dermawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah pusat dan DPR RI yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terlebih saat ini, IKN sudah memiliki Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN.

"Penetapan Kepala dan Wakil Badan Otorita IKN oleh Presiden Jokowi yakni Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan figur yang tepat dan ahli di bidangnya dalam tata ruang kawasan ibu kota dan transportasi," kata Apin kepada wartawan, Selasa (22/3/2022).

Karena saat ini sudah ada dua sosok yang paling bertanggungjawab atas proyek besar negara, sehingga Apin menilai pemerintah bisa lebih cepat dalam menjalankan misi besar tersebut.

Baca Juga: Maju Tak Gentar, Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Haris Azhar: Lawan Upaya Pembungkaman

"Badan Otorita IKN harus bergerak cepat dengan membentuk struktur di bawahnya, dengan pilihan orang-orang yang tepat yamg menguasai masalah lapangan, karena persoalan utama yang akan dihadapi Pimpinan Badan Otorita IKN tidak hanya masalah bagaimana membangun infrastruktur, namun juga membereskan komplain ganti rugi lahan warga yang ada dikawasan IKN, mengingat banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan," papar Apin.

Kemudian, ia juga mengharapkan para kepala otorita IKN bisa bergerak cepat, antara lain ; berkonsultasi dengan pimpinan lembaga kementrian terkait, dan aparat penegak hukum (Polri, KPK, Kejaksaan) untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran," tandasnya.

Tak hanya itu saja, ia juga meminta agar masyarakat lokal perlu dilibatkan, tentunya adalah mereka yang memiliki skill atau kemampuan, profesionalitas dan integritas.

Baca Juga: Simulasi Pemungutan Suara, KPU Siap Gelar Pemilu 2024

"Tidak ada salahnya, pimpinan Badan Otorita IKN melibatkan tokoh masyarakat lokal yang profesional dan punya integritas yang kuat untuk duduk di struktur unit pelaksana Badan Otorita IKN, sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat," tandasnya.

Kaltim Dianggap Tepat Jadi IKN

Lebih lanjut, Apin menyebut bahwa Kalimantan Timur memiliki segudang kelebihan sehingga dianggap tepat menjadi lokasi IKN baru menggantikan Jakarta.

"Karena faktor tinjauan letak geografis wilayah Kaltim yang strategis di tengah-tengah kepulauan Indonesia, kaya sumber daya alam dan mineral," paparnya. Kemudian, wilayah Pulau Kalimantan sedikit sekali terjadi bencana alam, berupa gempa tsunami, upaya pemerataan pembangunan di luar Jawa, sehingga Kaltim menjadi pilihan terbaik.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sowan ke PBNW Lombok, Puji Ketokohan TGKH Zainuddin Atsani

Lebih lanjut, LMPP Kukar berharap, dengan dibangunnya IKN di Kaltim, peran Pemda Kukar harus lebih optimal dalam mengantisipasi dan mengelola wilayahnya, termasuk daerah penyangga ibukota Nusantara, dimana pasti akan muncul problem sosial dan ekonomi, seiring meningkatnya jumlah warga pendatang di wilayah IKN dan sekitarnya.