• Selasa, 6 Desember 2022

Penundaan Pemilu 2024, Wasekjen Demokrat: Gejala Pre-post Power Syndrome, Paksa Amandemen UUD 45?

- Minggu, 13 Maret 2022 | 12:26 WIB
Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina
Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina

Jakarta, HanTer – Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina mengatakan, wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya, mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah pada saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.

"Pemilu 2024 belum dilaksanakan, pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan). Ini namanya Pre-Post Power Syndrome. Jadi belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan," kata Jovan, Minggu (13/3/2022).

Padahal dulu, menurut Jovan, saat Reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu.

Baca Juga: Siap-siap Harga BBM Naik, Jokowi Sudah Tanya Menkeu Sri Mulyani

"Bahkan pasca reformasi, alih-alih tunda Pemilu, yang ada justru malah percepatan Pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan pengalaman, kenapa kita berpikir tunda Pemilu," ujar Jovan.

Jovan menambahkan, justru kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode.

"Mereka ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat."

Baca Juga: Hasto Sebut Ada Ambisi Elite Politik di Balik Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Namun ingat, kata Jovan lebih lanjut, “Sejarah mengajarkan pada kita, ketika rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti, kita khawatirkan mereka akan tiba pada satu titik untuk melawan balik, sehingga bisa terjadi perpecahan besar. Konsekuensi inilah yang dihindari oleh kita semua."

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah dan DPR Sahkan RUU KUHP jadi Undang-undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:55 WIB

Penjualan Pulau Perbuatan Nista, Mengancam NKRI

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:30 WIB

Relawan Perubahan Sumbar Dukung Anies Sebagai Capres

Senin, 5 Desember 2022 | 23:10 WIB
X