• Rabu, 28 September 2022

Diskusi Publik: Berbagai Kalangan Tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan Mendesak Reshuffle Kabinet

- Rabu, 2 Maret 2022 | 20:31 WIB
Acara diskusi publik Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat
Acara diskusi publik Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat

Jakarta, HanTer - Menyikapi Peraturan Menteri Tenaga Kerja(Permenaker) Nomor 2 tahun 2022. Berbagai kalangan angkat suara menolak atas peraturan terbaru tersebut. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, memutuskan untuk mengesahkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang dana jaminan hari tua (JHT).

Seperti yang dijelaskan, DR.Anwar Budiman, SE,SH,MM,MH Dewan Pakar tenaga kerja selaku dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Menyatakan sikap menolak Permenaker No.2 tahun 2022. Pasalnya, peraturan tersebut dinilai sangat merugikan buruh, dan tenaga kerja seyogyanya semakin melengkapi penderitaan mereka dan menurutnya hal ini, sejarah kelam bagi kaum tenaga kerja. Kebijakan pemerintah di klaim tidak berpihak, bahkan semua aturan yang diterbitkan pemerintah dinilai sangat merugikan.

"Lebih baik kembali kepada peraturan lama, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015, sebab bila seperti yang tertuang pada Permenaker nomor 19 tahun 2015, Perihal JHT bisa diambil setelah PHK lebih baik, karena dengan masa tumbuh satu bulan," tegas DR Anwar Budiman selaku KeynoteSpeaker di acara diskusi publik yang berlangsung di Menara 165, Jl.TB.Simatupang, Jakarta selatan, Selasa (02/03/2022)

Disisi lain, Fuad Abdilah selaku Ketua KOTI PP (Komando Inti MahaTidana), Bandung, bahkan pihaknya sampai dengan saat ini lebih mendukung diskresi Presiden H.Ir.Joko Widodo.

"Yang mana beliau telah memberikan kemudahan, dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan beliau juga baru-baru ini sudah menyinggung agar peraturan tersebut agar di revisi terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022," ujarnya.

Menurutnya lagi, permasalahan bukan hanya usia pensiun, atau cacat total tetap, atau meninggal dunia, namun masalah berhenti bekerja(PHK) juga itu adalah permasalahan musibah untuk para tenaga kerja.

"Dengan dipermudah JHT tersebut, langsung ataupun tidak langsung sudah memberikan kemudahan membantu para tenaga kerja atau para buruh dalam mengatasi kesulitan, maka dengan ini kami berharap kepada seluruh pemangku kebijakan, mohon dengan sangat kembali dengan peraturan yang mempermudah para tenaga kerja, bila tidak Menaker diganti saja jelang reshufle kabinet mendatang, sebab merugikan bagi kaum buruh," tandasnya.

Sementara di tempat yang sama, Lin Solihin selaku Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) angkat bicara juga menyikapi ihwal Permenaker No 2 tahun 2022 tersebut. Mirisnya, apalagi hal ini dalam situasi kondisi pandemi saat ini, tingkat PHK terhadap para buruh masih cukup tinggi.

Menurutnya, tidak semua korban PHK mendapatkan hak pesangon. Selain buruh tidak mendapat hak pesangon, katanya lagi, buruh di Indonesia masih dihadapkan oleh sejumlah persoalan seperti Undang Undang Cipta Kerja, dimana telah mengurangi uang pesangon yang diterima buruh apabila terjadi Pemecatan, belum lagi tahun ini upah buruh tidak naik.

Halaman:

Editor: Anugrah Terbit

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banyak Dikiritik, Program Kompor Listrik Dibatalkan

Rabu, 28 September 2022 | 09:25 WIB

DPR Desak KPK Jemput Paksa Lukas Enembe

Rabu, 28 September 2022 | 08:55 WIB
X