Harianterbit.com - Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dapat mengganggu sistem demokrasi di Indonesia. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan tahapan-tahapan yang sudah disusun penyelenggara pemilu bisa terganggu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan pelaksanaan pemilu serentak akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Tidak ada manfaat demokrasinya itu. Saya melihat justru mengganggu sistem demokrasi kita yang tahap-tahapanya sudah terjadwal," katanya saat dihubungi harianterbit.com, Senin (28/2/2022).
Baca Juga: BWF Larang Pebulutangkis Rusia Ikuti Semua Turnamen
Karena itu Emrus meminta agar elit politik berhenti mengembuskan wacana penundaan pemilu di publik.
"Dengan segala kerendahan hati, teman-teman, terutama elit-elit politik di republik ini. Hentikan wacana itu," tegas Emrus.
Baca Juga: Bandingkan dengan Sebelum Menjabat; Anies Tunjukkan Perbaikan Sistem Transportasi Umum
Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar melempar isu penundaan Pemilu 2024. Tak lama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan sepakat dengan dengan Muhaimin.
Mereka kompak menjadikan pandemi Covid-19 pemulihan ekonomi negeri sebagai alasan. (cr1)
