• Jumat, 7 Oktober 2022

Permenaker No. 2/2022 Harus Dicabut, DPR: Mencederai Rasa Kemanusiaan

- Senin, 14 Februari 2022 | 11:24 WIB
Kartu BPJS Ketenagakerjaan
Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah harus meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut Netty Prasetiyani, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, peraturan yang salah satunya memuat kebijakan pencairan dana JHT pada saat pekerja berusia 56 tahun itu perlu dikaji ulang karena mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja di tengah masa pandemi COVID-19.

"Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi. Peraturan ini juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi pandemi yang membuat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Netty mengharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang atau bahkan mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi yang berdampak menggerus perekonomian rakyat.

"Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut," kata Netty.

Merugikan

Sementara itu, Saleh Partaonan Daulay berpendapat bahwa pemerintah harus meninjau ulang Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.


“Saya melihat bahwa Permenaker No. 2/2022 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan apabila hasil diskusi publik ternyata menyebut bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, maka pihaknya akan mendorong agar Permenaker ini dicabut. "Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” ucapnya. Safari

Editor: Zahroni Terbit

Tags

Terkini

Kasad Jenguk Korban Peristiwa Kanjuruhan Malang

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:45 WIB
X