• Jumat, 19 Agustus 2022

Peradi Otto: Jaksa Boleh PK, Bukti Kekacauan Hukum

anu
- Kamis, 9 Desember 2021 | 22:15 WIB
Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan
Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan

LJakarta, HanTer -- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyesalkan Pemerintah dan DPR meloloskan pasal bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) boleh mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK). Peraturan perundang-undangan tersebut bisa menimbulkan kekacauan hukum karena sudah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Peradi sangat menyesalkan adanya ketentuan mengenai diperbolehkan jaksa untuk mengajukan PK," kata Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Otto mengaku belum membaca UU Kejaksaan yang baru disahkan itu memang benar membolehkan Jaksa mengajukan PK. Jika benar, maka itu merupakan langkah mundur. "Peradi sangat menyesalkan bahwa adanya kewenangan yang diberikan kepada Jaksa lagi oleh Undang-undang untuk mengajukan PK," katanya.

Otto mengatakan, kenapa pihaknya menyesalkan, alasannya adalah bahwa dengan adanya ketentuan tersebut itu merupakan ketidakadilan. Dan secara tegas juga bertentangan dengan adanya putusan MK.

"Di mana putusan MK telah memberikan tafsir yang jelas tentang pasal 263 KUHAP di mana tafsir terhadap kuhap pasal 263 sudah jelas mengatakan bahwa PK itu hanyalah hak terpidana yang merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia," jelasnya.

Jadi kata Otto, jika masih ada lagi kewenangan kepada Jaksa untuk PK, maka akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Karena ada beberapa pasal di dalam Undang-undang yang  bertentangan satu dengan yang lainnya.

"Dan akan mengulangi lagi kericuhan di dalam penerapan-penerapan hukum yang slama ini telah di perdebatkan oleh para ahli hukum, akademisi yang kerujuk kepada adanya putusan mahkamah konstitusi," katanya.

Otto, mengaku tidak mengerti bagaimana dasar berpikir dari para pembentuk undang-undang, bisa meloloskan pasal di UU Kejaksaan boleh mengajukan PK.

"Apakah mereka tidak tahu, tidak mempelajari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada tentunya hal ini, berpotensi pula akan di batalkan  lagi oleh Mahkamah Konstitusi," paparnya.

Halaman:

Editor: anu

Tags

Terkini

KPK Amankan Dokumen Perusahaan Mardani Maming

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:11 WIB

Polisi Tangkap Enam Pelaku Begal Sadis

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:23 WIB

Pengamat: Rakyat Hormati Pemimpin Jujur

Jumat, 19 Agustus 2022 | 11:21 WIB

Polisi Ungkap Kasus Penipuan via Aplikasi MT4 UGAM

Kamis, 18 Agustus 2022 | 20:52 WIB
X