• Sabtu, 10 Desember 2022

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpusnas Raih Predikat Terbaik II

- Kamis, 2 Desember 2021 | 20:10 WIB
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti & Menkumham, Yasonna H. Laoly/ ist
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti & Menkumham, Yasonna H. Laoly/ ist

Hal sama terjadi dalam merespons kebutuhan masyarakat, bahwa percepatan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Kecepatan akses saat melakukan pengambilan referensi menjadikan pemanfaatan sistem informatika dan digitalisasi, sangat penting.

Menkumham menambahkan, perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat dan tidak terbayangkan ini, harus diimbangi dengan reformasi birokrasi struktural maupun kultural, terutama dalam pelayanan publik.

“Kecepatan menjadi kunci dalam peradaban manusia saat ini. Kultur dan etos kerja harus diubah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk digital,” ungkapnya.

Senada disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli. Menurutnya, seluruh perkembangan yang terjadi pada era industri 5.0, dilakukan dengan pendekatan human centered. Indonesia diuntungkan karena pada tahun 2030, angka Dependency Ratio Indonesia mencapai titik terendah yakni 46,9%. Hal ini menandakan bahwa kelompok usia produktif mencapai dua kali lipat dibandingkan yang tidak produktif.

“Satu-satunya cara agar mereka punya daya saing adalah pendidikan, salah satunya menjadi digital talent. JIDH seandainya bisa manfaatkan digitalisasi, maka akan jadi pelayanan publik yang baik karena keteraksesan itu adalah kunci,” ujar Ramli.

Disebutkan bahwa JDIH yang dilaksanakan oleh Kemenkumham sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. Pada tahun ini, sebanyak 57 institusi mendapatkan penghargaan JDIHN Awards dengan rincian lima institusi untuk kategori kementerian, lima institusi untuk kategori lembaga negara, lima institusi untuk kategori LPNK, lima institusi untuk kategori lembaga non struktural, lima institusi untuk kategori provinsi, 10 institusi untuk kategori kabupaten, lima institusi untuk kategori kota, enam institusi untuk kategori sekretariat DPRD, tiga institusi untuk kategori PTN/PTS, tiga institusi untuk kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan lima institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
 

Halaman:

Editor: Romi Syahril

Tags

Terkini

Komisi IV: Hukum Jera Pelaku Kriminal Lingkungan

Jumat, 9 Desember 2022 | 20:28 WIB
X