Jakarta, HanTer - Partai Golkar sebaiknya bergerak menyatukan derap langkah dan barisan mendekati masyarakat banyak terutama pemegang hak pilih untuk kepentingan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Partai Beringin perlu juga mendekati Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk digandengkan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Capres/Cawapres periode berikutnya.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar yang juga Ketua Bidang Politik Soksi Capt. Dr Anthon Sihombing MM M.Mar menyatakan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Menurutnya, suara masyarakat bahwah sangat banyak menginginkan agar Airlangga Hartarto sebagai Capres dipasangkan dengan Jokowi sebagai Cawapres.
Sebab dinilai bagaimana kepiawaian Jokowi dan Airlangga Hartarto mengelola perekonomian Indonesia sehingga tetap terjaga disaat Pandemi, sudah tentu tidak terlepas dari terbangunnya koordinasi antara Presiden dengan Menko Perekonomian.
Karena itu, Anthon Sihombing prihatin bahkan merasa heran gencarnya “serangan” berbagai pihak kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah banyak menguras tenaga dan pikiran menghadapi dampak Pandemi Covid 19 .
“Coba perhatikan berita di mass media cetak, elektronik dan Media Sosial (Medsos) lainnya, serangan bertubi tubi diarahkan kepada Jokowi sebagai pribadi maupun jajaran Kabinet Indonesia Maju,“ kata Anthon .
Menurutnya, cuitan bernada kurang senang datang dari politisi partai tertentu, dengan alasan yang kurang menarik, bahkan cenderung dicari cari.
Misalnya ada kritik pedas kepada pemerintah, mengenai kebijakan PPKM level 4 untuk mengatasi atau mengurangi dampak Pandemi Corona 19.
Padahal, atas kerja keras pemerintah Pusat dan daerah, masyarakat yang terpapar akibat Pandemi Corona 19, secara pelan pelan sudah mulai berkurang.
“Memang gampang, mengatasi Pandemi ini,” tanya Anthon sambil menambahkan negara negara lain di dunia juga tidak mudah mengatasi Corona 19 di negaranya. Apalagi Indonesia, yang jumlah penduduknya cukup besar, yakni 270 juta lebih dan tersebar di puluhan ribu pulau,” ucap Anthon.
Ada juga yang menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mengesampingkan komitmen memerangi korupsi.
Alasannya, tidak disinggung dalam pidato kenegaraan yang dibacakan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8).
Ada pula pendapat yang menyatakan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum merdeka secara substansial, khususnya dari segi penghasilan dan kesejahteraan.
