• Jumat, 7 Oktober 2022

Agar Indonesia tak Melulu Jadi Target Pasar Barang Impor

- Selasa, 13 Juli 2021 | 18:58 WIB
Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Bagi Anda penggemar MotoGP, tentu pernah melihat kata-kata Bahasa Indonesia di outfit pembalap terkenal seperti Valentino Rossi, Marc Marques, Deni Pedrosa. Tak sedikit orang Indonesia yang terkecoh dengan anggapan bahwa para pembalap MotoGP gemar berbahasa Indonesia. Padahal itu bagian dari marketing tools pabrikan motor bermerek Jepang.

Apakah harus bangga dengan fakta itu? Mungkin kita patut berbangga kalau ada produk dari negeri sendiri yang muncul di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Dunia sudah mengetahui, Indonesia adalah satu dari lima negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi ini. Tak heran banyak produsen dari negara lain yang sangat tertarik dengan jumlah penduduk yang bagi mereka adalah pangsa pasar raksasa. Apalagi dengan teknologi maya, pemasaran dengan target rakyat Indonesia sangat mudah dilakukan.

Oleh karena itu, dalam beberapa dekade ini Pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai terobosan untuk menekan produk impor. Salah-satunya lewat Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) dari Kementrian Perindustrian yang menargetkan produk bersertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada semua sektor mencapai 40% pada 2024.

Apa itu produk bersertifikat TKDN? Secara singkat adalah produk yang bahan baku dan proses produksinya minimal mencapai 25% dari dalam negeri.

Bagaimana cara menghitungnya? Tak perlu  gusar. Kemenperin telah bekerjasama dengan dua BUMN yang akan membantu kalangan industry untuk membimbing dan menghitung TKDN dari setiap produk yang didaftarkan.

Pertanyaannya kemudian, apa keuntungan bila suatu produk sudah bersertifikat TKDN. Di sini letak menariknya. Para produsen atau perusahaan jasa pasti tertarik dengan info berikut ini.

Produk dengan TKDN minimal 25% akan mendapatkan preferensi memenangkan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Bahkan bila produk atau jasa dengan hitungan tertentu bisa mencapai TKDN 40%, pemerintah wajib menggunakan produk tersebut. Ini semua diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018.

Fakta lain yang menarik adalah bahwa potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat yang besar sehingga menjadi potensi untuk pelaku industri dalam negeri mendapatkan keuntungan dengan produk bersertifikat TKDN. Pada Tahun Anggaran 2021 saja potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat mencapai Rp 609,3 triliun.

Halaman:

Editor: arby

Tags

Terkini

Kasad Jenguk Korban Peristiwa Kanjuruhan Malang

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:45 WIB
X