• Selasa, 6 Desember 2022

Kedudukan Jaksa Agung di Mata Prof. Dr Andi Hamzah SH. Begini kisahnya;

- Minggu, 21 Juli 2019 | 23:09 WIB

Jakarta, HanTer - Mantan jaksa Prof. Dr Andi Hamzah, SH berkisah terkait figur yang tepat mengisi jabatan Jaksa Agung RI, yang kini mulai diperbincangkan berbagai kalangan.

Menurut Andi Hamzah berdasarkan UUD 1945 sebelum diamendemen Pasal 24 mengatakan :” Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang.” Yang dimaksud dengan “dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang”, ialah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Muda pada MAhkamah Agung.

"Ketentuan ini mengikuti ketentuan di Belanda. Jaksa Agung di Belanda disebut Procureur Generaal bij de Hoge Raad," ujar Andi Hamzah dalam keterangan tertulis diterima Harian Terbit, Minggu (21/7/2019).

Andi memaparkan, otak UUD 1945 antara lain Prof.Mr Dr Soepomo sarjana hukum (meester in de rechten) dan doktor ilmu hukum di Leiden Belanda, yang menjabat Menteri Kehakiman RIS 1950. Di bawah kuasa Prof. Soepomo sebagai Menteri Kehakiman, disusunlah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung itu mengatakan : “Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua dan Hakim Agung, seorang panitera dan panitera pengganti”.  

Pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan, pada Mahkamah Agung seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda.  Pada tahun 1958 Undang-Undang Mahkamah Agung itu diubah disebut empat orang Jaksa Agung Muda. Kantor Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda di Mahkamah Agung lapangan Banteng Jakarta.

Jaksa Agung pada masa tahun 1950 -an sampai tahun 1960  dijabat oleh Soeprapto yang menjadi idola kejaksaan, yang patungnya ada di depan Kejaksaan Agung sekarang. Ia terkenal karena kejujuran, kesederhanaan dan kebapaan serta ketegasannya yang tidak bisa ditawar.

Pada masa kepemimpinan Soeprapto tidak kedengaran ada jaksa melakukan korupsi apalagi tertangkap tangan. Berlaku pepatah “buah jatuh tidak jauh  dari pohonnya.” Penulis, sudah menjabat jaksa sejak 1 Mei 1954 masa Soeprapto.

Oleh karena Jaksa Agung independen, sambung Andi,  bukan anggota kabinet pensiun sama dengan Ketua Mahkamah Agung, maka Jaksa Agung Soeprapto menangkap tiga orang menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri kehakiman dan menteri kemakmuran. Menteri kehakiman zaman itu adalah atasan kejaksaan secara administratif, karena kejaksaan masuk kementerian kehakiman.

Ketika dia dipanggil oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan diminta melepaskan menteri itu, ia menolak dan mengatakan dalam penegakan hukum saya independen, keluar ruangan sambil membanting pintu, menurut penuturan Prof. Oemar Seno Adji yang menjabat Jaksa Agung Muda pada masa itu.   

Halaman:

Editor: zamzam

Tags

Terkini

Pemerintah dan DPR Sahkan RUU KUHP jadi Undang-undang

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:55 WIB

Penjualan Pulau Perbuatan Nista, Mengancam NKRI

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:30 WIB

Relawan Perubahan Sumbar Dukung Anies Sebagai Capres

Senin, 5 Desember 2022 | 23:10 WIB
X