HARIANTERBIT.com - Jelang Pemilu, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menggelar diskusi kebangsaan untuk mengajak masyarakat Indonesia, elite politik dan Pemerintah bersama-sama menjaga kondusifitas dan kenyamanan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Persoalan yang krusial dan sering terjadinya pergesekan di Pemilu lima tahunan itu kata Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ), Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan merupakan pesta demokrasi yang jurdil (jujur dan adil).
Sebagai aktifis pers, Opan mengatakan masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memiliki kesadaran berpolitik. Bahkan peran jurnalis menjadi penentu dalam memberikan informasi yang tidak berpihakan.
Baca Juga: Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Wapres: Pemerintah Menerima Keputusan MK
"Saya melihatnya seperti itu. Kita berkaca dari peristiwa - peristiwa di Pemilu sebelumnya bahwa peran jurnalis sangat menentukan jalannya proses pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti. Berikan edukasi yang baik untuk masyarakat, elit politik dan Pemerintah sehingga Pemilu nanti bukan lagi ajang kriminalisasi maupun kontes pembunuhan massal," ucap Opan di acara Diskusi Kebangsaan Kunci Suksesi Pemilu 2024 yang diselenggaran FWJ Indonesia, dikantor DPP nya Jalan Anyelir Perumahan Kresek Indah Blok E, Nomor 8, Jakarta Barat, Kamis, 25 Mei 2024.
Kunci Suksesi Pemilu 2024 juga disampaikan Tokoh Nasional yang juga eks Deputi Basarnas RI dan lintas generasi Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin. Dia menyebut persoalan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang merupakan ajang kontestasi sehat.
"Pemilu 2024 nanti menjadi ajang kontestasi para calon dari para elit politik di tanah air. Persoalan yang sering terjadi banyak yang tergelincir keranah hukum dengan tindakan - tindakan yang sering menjatuhkan antara pendukung para kontestan," kata Tatang.
Baca Juga: Mario Dandy Pakai Jasa Mantan Pengacara Bharada E, Kejari Siapkan Jaksa Kasus Ferdy Sambo
Tatang Zaenudin yang juga narasumber diskusi kebangsaan kunci suksesi pemilu 2024 itu menyebut politik identitas tidak ada, yang ada hanya poltik putih dan politik hitam.
"Sebutan politik identitas itu saya katakan tidak ada, karena sebutan itu hanya sebagai pengembangan opini dari pihak - pihak tertentu untuk menggulirkan hasratnya. Perlu saya ingatkan bahwa yang ada hanya politik putih dan politik hitam," jelas Tatang.
Lebih rinci dia menjelaskan pemilu 2024 nanti peran Pemerintah dan aparat hukum dapat menjaga netralitasnya dan memberikan edukasi politik yang dapat memberikan keteduhan kepada masyarakat.
Baca Juga: KPK Peringatkan Brigita Manohara Agar Hadir Panggilan Pemeriksaan
"Peran Pemerintah baik Presiden, KPU, Bawaslu, dan aparat hukum harus menjaga netralitasnya. Berikan rasa nyaman dan mengedukasi masyarakat terkait pemilu yang jurdil demi terciptanya pesta demokrasi sesuai aturan dan konstitusi," ulasnya.
Disini kata Tatang, peran jurnalis juga penentu dalam menyampaikan informasi yang tidak menyudutkan calon satu dengan calon yang lain, terlebih adanya opini SARA, dan kampanye hitam sehingga rakyat menjadi korbannya. "Saya ingatkan ya, jangan terjadi lagi hal - hal yang merusak demokrasi pemilu kita. Ciptakan pesta demokrasi 2024 nanti tanpa adanya Sara dan kampanye hitam. Tugas wartawan juga harus netral, berikan informasi yang sehat dan tidak berpihakan," pintanya.
Artikel Terkait
Ketum FBR Ditolak dalam Deklarasi MAPKB, Ketum FWJ Indonesia: Marullah Matali Harus Minta Maaf
Mayjen TNI Purn Tatang Zaenudin Resmikan Kantor DPP FWJ Indonesia
Tidak Sesuai SOP, FWJ: Proyek Rumah Pompa Kali Adem Harus Ditinjau Ulang
Istri Kepala Staf Presiden Moeldoko Berpulang, FWJ Indonesia Ikut Berduka
Ketum FWJ Indonesia Sayangkan Oknum Pomdam 3 Siliwangi Melepas Dugaan Jaringan Mafia Subsidi Solar di Cianjur
Ketum FWJ Indonesia Bantah Berita Tudingan soal Kasus BBM Bersubsidi