Gaduh, JK Ungkap Indonesia Bayar Utang Rp1000 Triliun Tiap Tahun, Netizen: Hukum Mati Koruptor!

HARIANTERBIT.com - Buntut dari pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla soal utang luar negeri Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengkhawatirkan ternyata gaduh tidak hanya di media massa.

Dari penelusuran Harian Terbit baik itu diantaranya di media sosial Twitter, Facebook dan Instagram sangat banyak postingan tentang utang luar negeri Indonesia dan memicu kecaman dari para netizen.

Akun @balessuharsono mengecam dengan pernyataannya, "Negara banyak utang tapi korupsi tdk pernah dihukum mati khan janc...! Akun @just_edwin74 juga menegaskan, "Miskinnya koruptor utk bantu penyelesaian hutang," dan banyak sekali warganet ikut mengecam, dan terbaca jelas di berbagi medsos.

Baca Juga: Kejagung Didukung Bongkar Kasus yang Diduga Libatkan Ketum Parpol dan 5 Menteri Jokowi

Seperti akhir pekan lalu, Jusuf Kalla mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang menyebut bahwa Indonesia membayar utang lebih dari Rp 1.000 triliun dalam setahun dan masalah ini merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka.

Jusuf Kalla juga mengatakan perlu dilakukan perubahan agar utang tidak menumpuk, dan menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.

Mantan Wapres dengan latar belakang pengusaha itu sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah tersebut saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023.

Baca Juga: Ini Dia 5 Shio Hoki Penuh Keberuntungan: Segala Utang Lunas, Karir Menanjak, Tabungan Penuh

JK mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang bilang utang luar negeri Indonesia cukup besar. "Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkapnya.

Dia berharap persoalan utang yang kian membengkak saat ini bisa diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Tanah Air.

Masalah sosial yang terjadi saat ini, lanjut JK menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi. "Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," ucapnya.

Baca Juga: Gelar Rakernas, Projo akan Deklarasi Dukungan Capres dan Cawapres

Pengelolaan Utang

Kritik dan harapan JK itu ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pembayaran utang Indonesia hingga saat ini masih terjaga.