Buruh Desak Aparat Hukum Buka Semua Nama Perusahaan Diduga Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

HARIANTERBIT.com - Ternyata ada aspirasi penting yang nyaris terlewatkan dalam demonstrasi buruh. Teriakkan para buruh terkait dukungan agar aparat hukum yang dinilai masih bersih seperti Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak ragu membuka nama-nama perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Benang merah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Menkopolhukam Mahfud MD, memang terungkap ada nama-nama perusahaan dan nama-nama orang penting yang diduga terlibat dan terkait TPPU namun belum dibuka ke publik yang jika terbukti tentu saja sangat merugikan masyarakat.

"Buka semua nama perusahaan terlibat TPPU..! " teriak massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023.

Dalam aksi demonstrasi massa buruh, yang sesungguhnya mendukung Menko Polhukam Mahfud MD agar tidak takut membongkar semua oknum yang merugikan keuangan negara, dan memenjarakan semua para pelaku dan orang-orang terkait lainnya. Karena massa buruh dalam aksinya mengungkapkan sangat banyak pihak diuntungkan jika kasus dengan nilai Rp349 triliun itu tidak dibongkar, yang kemudian diproses sebagaimana hukum positif yang berlaku di negara ini.

Sementara negara dengan utang yang terus membengkak masih sangat membutuhkan uang, dan diharapkan tidak terlalu berat bergantung kepada pihak asing.

Diketahui massa buruh yang tergabung di Partai Buruh mendukung Menkopolhukam 
Mahfud MD untuk membongkar polemik TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dukungan tersebut diberikan massa buruh saat
menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023 dimana Koordinator aksi, Rifki Mubarok mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mendukung Menkopolhukam, Mahfud MD dalam membongkar polemik dugaan TPPU di Kemenkeu.

Apalagi imbas soal transaksi Rp349 triliun menjadi sorotan berbagai pihak dan membuat polemik antara Mahfud MD dan anggota Komisi III DPR, sehingga ikut diduga jangan-jangan ada Anggota DPR juga terkait dalam pusaran kasus TPPU.

"Sebagai bentuk dukungan Partai Buruh terhadap persoalan yang sangat serius, yakni permasalahan terkait dugaan korupsi," ujar Mubarok di depan Gedung DPR RI.

Menurutnya, antikorupsi merupakan salah satu platform perjuangan partai Buruh. Ia juga mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi di Dirjen Pajak.

"Kami mendorong harus ada kesungguhan DPR RI untuk membentuk panja terkait dengan persoalan pajak ini, buat audit forensik dan juga UU terkait perpajakan," tegasnya.

Mubarok menilai pernyataan Mahfud MD soal TPPU Rp349 triliun tak bisa disepelekan. Ia mengatakan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan data. DPR RI seharusnya jangan kelabakan dengan apa yang disampaikan Mahfud MD.

Dalam penelusuran Harian Terbit saat RDP dengan Komisi III DPR, Mahfud membawa berkas-berkas data, namun belum membuka ke publik nama-nama perusahaan dan nama-nama orang terkait dugaan TPPU. Bahkan dalam RDP tersebut Mahfud mengungkapkan kasus Indosurya pun disebutkannya sampai memenjarakan kembali tersangka.

Selain itu dalam RDP tersebut Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil diantaranya juga ikut menerangkan, "Saya sampai ber imajiner, Jangan-jangan orang-orang yang terkait sedang menonton kita," ujar Nasir dalam RDP Komisi III dengan Menkopolhukam Mahfud MD yang terbuka untuk media massa yang tampak Mahfud MD didampingi Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diketahui adalah lulusan doktor cum laude dari Universitas Gadjah Mada jadi bukan ecek-ecek.***