Gagal, Sri Mulyani Diminta Mundur Sebagai Menkeu

HARIANTERBIT.com - Peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, sebagai pejabat yang gagal membina bawahannya sudah seharusnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Hal ini sebagai tanggung jawab moral karena banyak bawahannya yang justru hidup bermewah-mewah di atas kesusahan rakyat.

“SMI (Sri Mulyani Indrawati) harus segera di reshuflle dari kabinet. KPK, PPATK dan sebagainya harus segera mengusut kekayaan SMI,” ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (9/3/2023).

Aminudin menuturkan, banyak kasus keuangan besar mencurigakan di Indonesia yang diduga terkait dengan Sri Mulyani. Di antara kasus tersebut yakni, kasus bail out Bank Century yang merugikan keuangan negara lebih Rp 6.7 trlyun. Kasus tersebut jelas menempatkan Sri Mulyani dan Boediono sebagai pihak yang bertanggung jawab dari hasil putusan sidang paripurna DPRRRI sebagai lanjutan dari pansus Bank Century.

Baca Juga: Merasa Jadi Korban, Pansaka Dirugikan Wahyu Kenzo

“Selain itu, pembelian saham setengah bodong participating interest Rio Tinto Freeport lebih Rp 50 triliun juga mengindikasikan SMI sebagai arsiteknya,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Aminudin, sangat tepat jika Sri Mulyani mundur dari Kemenkeu. Untuk memberikan efek jera, selain Sri Mulyani harus mundur, juga dilakukan pengusutan hukum secara menyeluruh. Jika terbukti banyak hartanya di dalam atau luar negeri diperoleh tidak wajar maka harus disita untuk negara.

Bencana Besar

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman juga mengatakan, gagalnya Sri Mulyani membina anak buahnya di Kemenkeu memang menjadi bencana besar bagi Indonesia. Karena manakala sektor strategis di pemerintah sebagai bendahara negara ternyata bermasalah.

“Selama ini kita mengira wabah Covid -19 yang sangat berbahaya, akan tetapi saat ini baru kita sadar wabah permainan oknum-oknum di Kementerian Keuangan jauh lebih berbahaya dari virus Covid -19 itu,” ujarnya.

Sebab, sambung Yusri, pembiayaan APBN 2023 sebesar Rp3.016,17 triliun yang sudah ditetapkan UU APBN oleh pemerintah bersama DPR, bersumber dari pajak dan cukai sekitar 75 % dari total pendapatan APBN 2023, yaitu target penerimaan dari pajak sebesar Rp 2.021,22 triliun dan target penerimaan dari cukai ditetapkan Rp 245,44 triliun, terdiri dari bea masuk dan bea keluar.

Baca Juga: Mau Tawuran, Polisi Tangkap 18 Pelajar

“Padahal pegawai Diretorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai serta Direktorat Kekayaan Negara telah digaji jauh lebih tinggi daripada PNS Kementerian dan Lembaga Negara lainnya,” jelasnya.

Yusri meminta BPK RI dan BPKP sèrta PPATK dan semua unsur penegak hukum untuk menelisik laporan PPATK atas ketidak wajaran transaksi pejabat di Kemenkeu untuk ditindak lanjuti ke proses penegak hukum, agar potensi kerugian bisa diminimalisir.

Gagal

Pengamat politik Rocky Gerung meminta Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan karena gagal membina stafnya. Hal ini menyusul terbongkarnya gaya hidup hedonisme para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terkenal tajir alias berharga banyak.