Pelayanan Masih Buruk

Dana Parkir di DKI Diduga Bocor, Tarif Mau Dinaikkan

Sammy
Dana Parkir di DKI Diduga Bocor, Tarif Mau Dinaikkan
Pemprov DKI akan menaikkan tarif parkir per Januari 2019

Jakarta, HanTer – Mulai Januari 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif layanan parkir untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil). Besaran tarifnya masih menunggu hasil kajian pemprov DKI. Rencana kenaikan ini dipertanyakan karena selama ini pelayanan parkir masih buruk. Sementara itu diduga dana parkir bocor. 

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengungkapkan adanya kemungkinan kebocoran apabila pajak parkir dinaikkan. Tigor mengklaim angkanya mencapai 150 persen yang berasal dari penelitiannya sejak tahun 2008 sampai saat ini.

"Bocornya itu sampai 150 persen. Ada nggak jaminan sekarang nggak bocor lagi," ujar Tigor.

Sementara itu pendapatan Pemprov DKI dari pajak parkir tiap bulannya berkisar Rp49-50 miliar. Sedangkan tiap tahun, perolehan pendapatan dari sektor pajak parkir bisa mencapai Rp600 miliar. Jadi, kalau menurut hitungan Azas Tigor ada kebocoran Rp150 persen dari pendapatan parkir, itu berarti ada kebocoran Rp900 miliar.

Transportasi

Sementara itu Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, terpenting dari wacana itu adalah dana parkir yang ditarik tidak mengalami kebocoran.

"Gubernur DKI harus menjamin dana parkir yang diperoleh terserap ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI," kata Tulus di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Tulus mengatakan patut diduga dana parkir di DKI selama ini bocor, sehingga antara potensi pendapatan dengan realitas pendapatan tidak seimbang. Untuk mengatasi hal ini, Tulus mengatakan Pemprov DKI harus memperbaiki sistem collecting dana parkir. Hal ini juga untuk menghindari kebocoran.

Tulus menambahkan, jika rencana kenaikan dana tarif parkir tersebut benar terealisasi, YLKI berharap nantinya dana parkir 'dikembalikan' untuk sektor transportasi, khususnya perbaikan sarana dan prasarana terkait angkutan umum.

"Terakhir, Pemprov DKI harus meningkatkan pelayanan parkir bagi konsumen terutama dari sisi keamanan," ujar Tulus.

Zonasi

Azas Tigor, yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)  menyarankan agar nantinya kenaikan pajak parkir sesuai zonasi. Menurutnya, jika hanya pajak yang dinaikkan kurang efektif, sehingga dia menyarankan tarif parkir di wilayah tengah kota Jakarta bisa naik mencapai Rp50 ribu per jam.

"Masa parkir di Kalimalang sama Senayan tarif parkirnya sama, PBB-nya sama nggak?. Tarif yang dinaikin bukan pajak, kalau perlu di tengah kota Rp50 ribu per jam. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum," kata Tigor.

"Kalau mau pakai kendaraan pribadi mahal bayarnya, biar beralih ke umum," imbuh Tigor.

Menurutnya, kenaikan ini harus dibarengi dengan sistem layanan angkutan umum yang nyaman dan terintegrasi secara baik.

"Setuju saja tarif naik, karena memang tarif parkir di Jakarta masih termurah di dunia. Naik oke, asalkan uang dari parkir digunakan untuk pengembangan pelayanan angkutan umum masal di Jakarta agar jadi lebih nyaman," ujar Azas.

Roda Dua  

Rencana Pemprov DKI menaikkan tarif parkir di ibu kota akan berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor). 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Sigit Wijatmoko mengatakan penyesuaian tarif sesuai rencana, dimulai awal tahun 2019. "Berlaku untuk mobil dan motor," kata Sigit di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Kenaikan tarif parkir, kata Sigit, juga akan diterapkan pada tempat parkir on street atau di bahu jalan serta di tempat parkir off street atau di dalam area gedung. Namun, Sigit masih enggan membeberkan berapa perkiraan kenaikan tarif. Dia mengaku sampai saat ini kenaikan tarif parkir masih dalam proses kajian.

Kajian itu dilakukan pihak Dishub DKI bersama konsultan serta tim pakar transportasi, unsur masyarakat, pengguna transportasi umum, pemilik gedung, serta operator parkir swasta. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kenaikan tarif parkir di Jakarta tersebut bisa segera diterapkan pada tahun 2019 mendatang. "Insya Allah dilakukan tahun depan (2019) kita baru laksanakan," kata Anies, Rabu (6/12).

Dishub DKI berencana memulai menetapkan kenaikan tarif parkir di Jakarta dari tempat parkir IRTI Monas. Alasannya karena pegawai Pemerintah Provinsi DKI pada umumnya memarkirkan kendaraannya di sana. Pegawai Pemprov DKI berlangganan fasilitas parkir seharga Rp68.000 per bulan, karena satu hari mereka hanya perlu membayar Rp2.000. 

Rencana kenaikan tarif layanan parkir itu berkaitan dengan upaya Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan di DKI. Kenaikan tarif parkir diharapkan dapat mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum.

"Insya Allah dilakukan tahun depan (2019) kita baru laksanakan," ucap Anies. 

Rp25 Miliar

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan jika tarif pajak parkir naik 10 persen penambahannya bisa Rp25 miliar perbulan.

Menurutnya, pendapatan Pemprov DKI dari pajak parkir tiap bulannya berkisar Rp49-50 miliar. Sedangkan tiap tahun, perolehan pendapatan dari sektor pajak parkir bisa mencapai Rp600 miliar.

Untuk tahun ini, hingga 8 Desember, realisasi pajak parkir telah nencapai Rp469,35 miliar atau sebesar 85,34 persen.