Polisi dan Pemprov DKI Harus Ungkap Dugaan Pelecehan Seks Buruh Perempuan di Kawasan Industri Cakung

sammy
Polisi dan Pemprov DKI Harus Ungkap Dugaan Pelecehan Seks Buruh Perempuan di Kawasan Industri Cakung
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Adanya dugaan pelecehan dan kejahatan seksual terhadap para buruh perempuan oleh atasannya di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Timur, kerap merebak. Berbagai kalangan menyuarakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan kepolisian segera menindaklanjuti hal tersebut secara tegas.

Dari penelitian salah satu organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan, Perempuan Mahardhika, pelecehan seksual di kawasan industri Cakung menjadi hal 'humrah' sejak puluhan tahun lalu. Namun, perusahaan dinilai abai atas perkara tersebut.Bahkan, lebih sering mengingkari adanya kejahatan seksual di pabriknya.Terlebih, jika pelaku adalah bos perusahaan.

Terkait hal itu, Walikota Jakarta Timur M Anwar, mengatakan, akan segera mengecek kebenaran adanya dugaan pelecehan tersebut. "Tks (Thanks/Terima kasih, red) infonya.Segera saya koordinasikan (mengecek, red)," ujarnya melalui pesan singkat kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Ia sekaligus mengungkapkan, kasus tersebut sempat pernah terjadi di tahun 2010 silam. Dan, sudah pernah dibahas dan diungkap oleh salah satu aktivis perempuan FBLP (Federasi Buruh Lintas Pabrik) Sdri Jumingsih.

Namun, lanjut dia, lokasi dan tempatnya bukanlah di KBN Cakung Jakarta Timur.Melainkan di KBN Jakarta Utara.

Harus Ditelusuri 

Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Rina Aditya Sartika, menilai, sudah seharusnya Pemda DKI khususnya Dinas Tenaga Kerja menelusuri dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan perusahaan terhadap karyawan wanita di kawasan industri Cakung tersebut.

"Ini menyangkut kehormatan dan moral bangsa serta perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya.Mereka bekerja tentunya karena desakan ekonomi ataupun tuntutan kebutuhan hidup," ungkap dia di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menyarankan, sebaiknya Gubernur mendirikan pos pengawasan tenaga kerja di lokasi kawasan Cakung.Guna, menerima berbagai laporan serta cepat dan tanggap dalam bertindak membantu memfasilitasi segala permasalahan yang dihadapi tenaga kerja pada industri di lokasi itu.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD DKI, Ahmad Nawawi, mengatakan, pelaku pelecahan seksual itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia.

"Sudah ada aturan nya kok, UU-nya jelas.Ya negara harus berbuat sesuatu, itu aja," kata Nawawi di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut dia, sepanjang pemerintah berpegangan dengan aturan Undang-Undang untuk menegakkan keadilan, maka hal-hal tersebut dapat diatasi.Pasalnya, sudah banyak peraturan yang mengatur perlindungan bagi kaum perempuan.

Keluarkan Pergub

Direktur Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, mengatakan, adanya indikasi kasus pelecehan seksual pada buruh kontrak wanita di kawasan Industri Cakung tentu sangat mencoreng Pemprov DKI.Karena, lanjut dia, Kawasan Industri Cakung sangat dekat dengan kawasan yg dikelola BUMD PT JIEP milik Pemprov DKI.

"Dengan peristiwa ini maka Gubernur Anies Baswedan harus segera bertindak tegas," ungkapnya di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Salah satunya, lanjut dia, dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan pelayanan perijinan berdasarkan adanya rekomendasi dan pengawasan rutin oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Nasional Perempuan dan Anak (Komnas PPA).

Selain itu, lanjut Agus, Pemprov DKI harus melakukan inspeksi rutin dalam 3 hingga 4 bulan atas kelengkapan perijinan usaha dan keimigrasian serta kewajiban konseling buruh wanita kepada tim P2TP2A dan Komnas PPA diseluruh wilayah DKI.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.Menurutnya, terkait hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus turun langsung turut serta dalam inspeksi.

"Jika Anies turun langsung dalam inspeksi, maka tentu jadi preseden baik tentunya.Jakarta dinilai sebagai kota yang konsen pada perlindungan terhadap perempuan," kata dia di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Terkait pelaku kekerasan seksual tersebut, Pemprov DKI harus bertindak tegas.Agar, lanjut dia, kejadian serupa tak terulang kembali.

Jadi Perhatian

Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan terhadap kekerasan telah menjadi perhatian Anies dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasca dilantik menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ia menuangkan perlindungan kepada anak dan perempuan dalam bentuk Pergub pendirian Rumah Aman.

Program tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan ditandatangani Anies pada 21 Mei 2018.

Selain itu, Anies juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1564 tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. Dalam aturan ini, rumah sakit harus melayani korban kekerasan berdasarkan KTP DKI Jakarta dan tempat kejadian peristiwa di wilayah DKI Jakarta.

"Karena itu, dalam RPJMD DKI Jakarta, salah satu kegiatan strategis daerah adalah pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui unit reaksi cepat dan Rumah Aman," kata Anies.