Pemilik Rusun Kembali Protes Pemberlakuan Permen PUPR No.23/2018

Sammy
Pemilik Rusun Kembali Protes Pemberlakuan Permen PUPR No.23/2018
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Berlakunya Permen PUPR No.23 Tahun 2018 tentang P3SRS, kerap menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya, Hadi Sucipto, seorang pemilik apartemen di bilangan Jakarta Utara menganggap bahwa Permen PUPR No.23 tidak ramah investasi.

"Saya dan temen-temen yang selama ini berinvestasi di bidang properti khususnya apartemen merasa bahwa peraturan menteri PUPR No.23 ini tidak mengakomodir kepentingan kami, khususnya soal point yang membahas mekanisme pengambilan suara, dan soal surat kuasa," ujar Hadi di Jakarta (5/12/2018).

Hadi menilai, Pemerintah dalam hal ini pihak Kementrian PUPR salah paham terkait pengelolaan Rusun.

"Terkait pengelolaan Rusun pemerintah masih menganggap bahwa ada campur tangan developer yang berlebihan, itu logika mereka. padahal orang-orang seperti kami investor kecil yang hanya punya unit kurang dari lima ini cukup banyak jumlahnya. kalo dikumpulin lebih banyak orang seperti kami daripada orang yang cuma sebatas punya satu unit," terangnya.

Dirinya mengingatkan, diberlakukannya sistem one name one vote dan pembatasan kuasa merupakan bentuk ketidak adilan.

"Coba mas, adilnya dimana?. Kami yang kewajiban bulanannya lebih besar masa hak nya disamakan dengan yang kewajiban bulanannya lebih kecil dengan dalih demokrasi. Entah demokrasi yang mana sementara dalam soal rusun inikan ada aspek komersial, aspek ekonomi dan aspek privat. Ini bukan bicara tentang politik," tegasnya.

Senada dengan Hadi, Micael Wijaya seorang pemilik sekaligus penghuni Apartemen di Jakarta Pusat juga mengeluhkan hal yang sama.

"Kalo pemerintah ngotot memberlakukan Permen 23/2018 jangan menyesal nanti banyak investor di apartemen kabur, gelagat ini udah jelas kok," ujar Micael.

Micael mengatakan dia dan kawan-kawannya yang selama ini menjadi ivestor di apartemen akan mencoba untuk melakukan audiensi dengan pihak PUPR.

"Terkait hal ini saya dan kawan-kawan sepakat akan membawa persoalan ini bila perlu kita mohon untuk RDPU dengan DPR RI," tutupnya.

#Rusun   #permen   #pupr   #sengketa   #praktik