MAKI Benarkan Pernyataan Prabowo

Korupsi di Indonesia Kanker Stadium 4 Menuju Kematian

Safari
Korupsi di Indonesia Kanker Stadium 4 Menuju Kematian
Kampanye anti-korupsi

Jakarta, HanTer— Sehari setelah pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat dan Indonesia masuk dalam darurat korupsi, KPK melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) terhadap enam orang penegak hukum, yang terdiri atas panitera, hakim, dan pengacara. Karuan saja pernyataan Prabowo itu mendapat apresiasi berbagai kalangan.

"Memang betul  apa yang dikatakan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia sudah kanker stadium 4 menuju mati," ujar kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Boyamin Saiman kepada Harian Terbit, Kamis (29/11/2018).

Boyamin menuturkan, sebagai solusi untuk mengatasi korupsi yang semakin kronis, dan lebih parah lagi dilakukan oleh penegak hukum seperti hakim, jaksa atau polisi,  maka harus ada upaya untuk memotong satu  generasi. Karena saat ini korupsi sudah sentuh hakim yang seharusnya menjadi benteng keadilan.

"Potong satu generasi ini maksudnya adalah semua aparatur negara termasuk aparatur hukum diganti semua. Mereka diganti dengan generasi baru dengan sistem seleksi yang sangat ketat," tegasnya.

Terkait ada yang menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi yang ada di Indonesia, Boyamin menilai, rezim yang pernah memimpin negeri ini diindikasikan sebagai guru korupsi. Karena setiap rezim yang berkuasa maka korupsi selalu saja merajalela bahkan trendnya selalu meningkat.  "Makanya solusinya adalah harus potong satu generasi," tandasnya.

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi pembicara utama dalam acara The World in 2019 Gala Dinner yang diselenggarakan The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11/2018).
Dalam talkshow yang dipandu moderator, Prabowo menekannya bahwa kebutuhan Indonesia sekarang ini adalah lahirnya sebuah tim terbaik dan berintegritas yang akan menciptakan sebuah pemerintahan baru yang bersih dan anti korupsi.

"Isu di Indonesia adalah korupsi. Dalam pendapat saya korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4," ujar Prabowo dalam bahasa Inggris yang lancar seperti yang disaksikan dari rekaman live streaming Facebook. 

Pengawasan Hakim

Sementara itu, Direktur Government Watch (Gowa) Andi W Syahputra mengatakan, aturan bagi penegak hukum yang berlaku sudah memadai untuk menutup celah korupsi terutama di lingkungan lembaga peradilan. Hanya saja pengawasan baik dari internal seperti Inspektorat maupun KPK sendiri masih cukup lemah. Semestinya Inspektorat maupun KPK melakukan pengawasan ketat dan menyeluruh hingga menyentuh akar masalahnya. 

"KPK tak boleh hanya puas diri menjerat pelakunya saja tanpa melakukan pembenahan kelembagaan secara mendasar. Apalagi mental para penegak hukum maupun ASN kita pada umumnya yang masih mudah tergoda dengan perbuatan koruptif kendati gaji mereka sudah memadai dan cukup besar," ujar Andi W Syahputra kepada Harian Terbit, Rabu (28/11/2018). 

Bagi aparat penegak hukum seperti hakim yang terbukti korupsi maka hukum yang pantas adalah dengan menjatuhkan vonis maksimal dari ketentuan pasal yang dikenakan. Selain itu, hakim korupsi tersebut juga harus dipecat secara tidak terhormat. Hukuman maksimal.bagi hakim yang melanggar hukum tidak melanggar HAM. Karena sejatinya hakim menegakkan keadilan atas perkara yang sedang dimintakan putusan dengan seadil-adilnya.

Terpisah, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman juga mengatakan,  adanya hakim yang terkena OTT menunjukan tidak ada perbaikan mendasar di Mahkamah Agung. Kebiasaan buruk jual beli perkara terus terjadi karena budaya kerja lembaga masih belum banyak berubah. Hukuman terhadap hakim yang terbukti korupsi harus mendapatkan pidana maksimal, baik pidana penjara, denda, termasuk pencabutan hak politik.

"Tabiat suap tidak mudah dihilangkan. Perlu banyak usaha mulai dari pengetatan pengawasan, pembinaan, hingga ketegasan dalam penegakan etika profesi. Hukuman pidana maksimal berfungsi sebagai bentuk ketegasan negara terhadap pelaku,"  tegasnya. 

Zaenur menyebut, hukuman maksimal terhadap penegak hukum yang melanggar hukum tidak melanggar HAM. Apalagi para penegak hukum khususnya hakim juga telah mendapatkan gaji yang sangat tinggi yakn puluhan juta perbulannya. Hakim yang korupsi dan menerima suap karena ada masalah diintegritasnya. Artinya integritas hakim belum terpelihara dengan baik, padahal hakim pada hakekatnya adalah kepanjangan tangan Tuhan yang ada di dunia.