YLBHI Minta Kejati DKI Batalkan Aplikasi Pakem 

Safari
 YLBHI Minta Kejati DKI Batalkan Aplikasi Pakem 

Jakarta, HanTer - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (OBH) Jakarta meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membatalkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem). 

Aplikasi tersebut diluncurkan Kejati DKI Jakarta, pekan lalu. Tujuannya agar warga dapat melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang. 

Koordinator YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, aplikasi Pakem harus dibatalkan karena adanya persekusi, termasuk pembakaran rumah ibadah, pengusiran dari kediaman, bahkan pembunuhan yang terjadi kepada anggota kelompok keagamaan atau keyakinan tertentu karena pelaku merasa korban adalah kelompok sesat. 

"Atas dasar itu pula pelaku merasa berhak melakukan berbagai tindak kekerasan tersebut," ujar Muhammad Isnur di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Isnur menuturkan, dari kasus-kasus persekusi yang terjadi, pelaku kerap melakukan persekusi didasari informasi yang keliru, bahkan sengaja dibuat menyesatkan. 

Misalnya, ada suatu aliran yang pengikutnya dituduh melakukan seks bebas atau aliran lain yang pengikutnya dituduh mengkafani jenazah dengan kain hitam. 

Padahal selama proses pemeriksaan di pengadilan berlangsung, tuduhan tersebut tidak terbukti. Bahkan tuduhan aliran sesat tidak didalilkan di dalam dakwaan karena memang tidak memiliki dasar yang kuat. 

Oleh karenanya adanya aplikasi Pakem justru akan memicu peningkatan konflik di antara masyarakat dan kelompok atau individu penganut agama atau keyakinan yang dituduh sesat.

"Adanya aplikasi Pakem akan semakin rentan keselamatannya baik jiwa maupun harta bendanya," jelasnya.

Isnur mengingatkan, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

"Jaminan yang sama dan larangan diskriminasi atas nama apapun termasuk karena agama dan keyakinan juga ditegaskan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU 12/2005 yang menjadikan Kovenan Sipol sebagai hukum Indonesia," tegasnya.

Isnur menuturkan, pihaknya perlu mengingatkan bahwa MK dalam putusannya No. 56/PUU-XV/2017 terkait judicial review UU 1/PNPS/1965 telah menyatakan UU tersebut sudah perlu segera direvisi secara mendalam melalui upaya legislasi. 

Dalam putusannya MK mengakui bahwa UU PNPS perlu segera direvisi secara mendalam. MK juga menegaskan jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan main hakim sendiri atau persekusi dengan dalih Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, maka negara wajib hadir dan bersikap tegas.

Apalagi MK juga menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinannya.

"Berdasarkan hal-hal di atas kami meminta Kejaksaan Agung menjalankan wewenangnya dan meminta Kajati DKI untuk membatalkan Aplikasi Pakem," paparnya.

Berdasarkan penjelasan Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini berisi beberapa fitur folder fatwa MUI, aliran keagamaan, aliran kepercayaan, ormas, informasi, dan laporan pengaduan. 

Aplikasi Smart Pakem juga bisa mengetahui semua data aliran di Jakarta, mengetahui daerah aliran kepercayaan dan keagamaan, sarana diskusi, serta pengaduan masyarakat.

"Aplikasi ini menerima pengaduan masyarakat apabila menemukan indikasi kelompok aliran kepercayaan atau ormas yang menyimpang," ucap Nirwan.