KPK Diminta Usut Kasus Izin  Reklame Lokasi Terlarang

sammy
 KPK Diminta Usut Kasus Izin  Reklame Lokasi Terlarang

 

Jakarta, HanTer - Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta didesak untuk menindak tegas oknum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) DKI Jakarta dan pihak terkait yang terlibat dalam pengeluaran izin reklame di lokasi terlarang penyelenggaraan reklame.

"Harus ada tindakan tegas. Kok bisa di kawasan terlarang reklame bisa ada reklame. Kuat dugaan ada kolusi dalam penerbitan izin tersebut," ujar Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi di Jakarta, Kamis (8/11/2018). 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, ada sejumlah titik di ibukota yang terlarang terhadap penyelenggaraan reklame. 

Diantaranya kawasan MH Thamrin, mulai perempatan Jalan Wahid Hasyim Sarinah sampai Jalan Sudirman-HR Rasuna Said, tepatnya Gedung WTC. 

"Kecuali plang nama perusahaan yang menempel di gedung, kawasan itu terlarang reklame dalam bentuk apapun," ujar Didi. 

Disisi lain, Didi juga mendorong Pemprov DKI tanpa tendeng aling-aling membongkar seluruh reklame yang melanggar. 

Dalam penertiban, menurut Didi, harus berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. 

"Dalam aturan tidak ada istilah diselendangin terhadap reklame yang melanggar, seperti reklame di depan Gedung KPK. Kalau melanggar ya copot saja, jadi tidak dua kali kerja," tegas Didi.

Didi juga mendorong biro reklame membongkar sendiri reklame yang terbukti melanggar, terlebih yang sudah memperoleh SP3. Ia menilai, adanya pengusaha reklame yang nakal disebabkan oknum Pemprov DKI yang lebih dulu nakal. 

"Buktinya di kawasan terlarang bisa dikeluarkan izin reklame," pungkas Didi.

#KPK   #Usut   #Izin   #Reklame   #Terlarang