Sengketa Tanah, PT Metropolitan Kentjana Diminta Bayar Ganti Rugi ke Ahli Waris

Sammy Edward
Sengketa Tanah, PT Metropolitan Kentjana Diminta Bayar Ganti Rugi ke Ahli Waris
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pegiat Hak Azasi Manusia (HAM) sekaligus mantan pengurus Perhimpunan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Sabar Daniel Hutaheayan, SH buka suara terkait kasus ahli waris Toton Cs pemilik tanah Pondok Indah melawan PT Metropolitan Kentjana.

Sabar mengatakan, terdapat konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh PT. Metropolitan Kentjana, Tbk dan Pemprov DKI Jakarta jika tidak segera mengganti rugi para ahli waris.

"Legal standing para ahli waris sudah jelas dari putusan PK PTUN bahwa PT Metropolitan Kentjana Cq harus memberikan ganti rugi. Kalo mereka ingkar pada putusan PTUN ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung," ujar Sabar di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Apalagi, imbuh Aktivis Penggiat HAM ini, status PT Metropolitan Kentjana sebagai badan hukum perseroan tentunya bisa dilakukan gugatan pailit jika tidak segera mengganti kerugian ahli waris sesuai amar putusan pengadilan.

"Itu putusan PTUN kan jelas bisa dijadikan alat untuk menggugat pailit pihak PT Metropolitan Kentjana, Tbk jika mereka tidak mentaati putusan hukum yang sudah bersifat mengikat, belum lagi konsekuensi hukum lainnya," ujar praktisi hukum ini.

Sabar mengaku tidak paham dengan management PT Metropolitan Kentjana yang membiarkan kasus ini berlarut dan memperburuk citra perusahaan.

"PT Metropolitan Kentjana itu perusahan terbuka kalo terus didera isu miring apa tidak merugikan nilai saham mereka, ini aneh," tandasnya.

Sabar sendiri mengapresiasi langkah ahli waris yang mengadukan pihak PT Metropolitan Kentjana dan Pemprov DKI Ke Komnas HAM.

"Upaya ke Komnas HAM itu langkah yang tepat apalagi dalam kasus yang sudah berumur puluhan tahun ini terkesan ada penindasan yang dilakukan penguasa kepada masyarakat kecil, kondisi ahli waris sekarang memprihatinkan," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, puluhan keluarga ahli waris Toton CS sempat mendatangi kantor Komnas HAM, untuk meminta bantuan penyelesaian ganti rugi lahan yang terletak di Pondok Indah Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum ahli waris, Muhammad Iksan, mengatakan sampai saat ini warga belum mendapatkan haknya sejak tahun 1972 lalu.

"Sejak 1972, ahli waris dalam hal ini Toton CS ini tidak dibayarkan oleh Metropolitan Kencana. Saat itu pak Sudwikatmono dari Metropolitan Kencana, yang berangsur-angsur berubah ke ibu Murdaya. Padahal saat tahun 2004 kasasi nya sudah ditolak, di PTUN juga ditolak. Jadi seharusnya sudah dibayarkan," ujarnya kepada wartawan, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018) lalu.

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut juga sudah melalui beberapa tahapan. Dan, memang sudah seharusnya untuk segera dibayarkan.

Adapun sesuai dengan SK gubernur dan lainnya harus dibayarkan kepada para ahli waris. Namun, tidak dibayarkan sampai saat ini.

"Maka dari itu, tanahnya itu 97.344 M2 di Padang Golf di Pondok Indah. Bahkan ahli waris pada saat itu sudah ada pagar, diminta untuk dibuka, sudah dibuka, tapi tidak juga dibayarkan berdasarkan SK gubernur DKI zaman Suryadi Sudirdja," kata dia.

Ia berharap, pihak Pemda DKI melalui Pak Anies yang cinta dengan masyarakat pribumi seperti ahli waris tersebut dapat memperhatikan hak-hak daripada para ahli waris.

"Makanya kami ke Komnas HAM dalam rangka Meminta perlindungan kepada negeri ini, agar hak-hak para ahli waris ini dibayarkan, yang sampai saat ini belum dibayarkan sejak tahun 1972 kasus ini berlangsung," ucapnya.

"Dulu mungkin jaman Pak Harto, mungkin masyarakat bisa di begitu kan, sekarang zaman sudah berubah, rezim sudah berubah rezim reformasi. Rezim reformasi ini jangan sampai masyarakat kecil ditindas," terang dia.

Salah satu keluarga ahli waris, M. Karmusnadi, berharap Komnas HAM dapat membantu menyelesaikan masalah ganti rugi lahan tersebut.

"Saya minta mudah-mudahan berhasil. Karena dari tahun 1973 sampai sekarang saya ngikutin, belum pernah diganti rugi sampai tahun 2018," katanya.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menilai para ahli waris seharusnya mendapat haknya dengan adil.

"Inti permasalahannya adalah meminta pembayaran sesuai dengan apa yang dulu diatur, walaupun kalau dulu nilainya kecil, sekarang ya besar. Ya hitungannya sesuai dengan keadilan yang sekarang lah, karena lahan itu sudah dimanfaatkan," tegasnya.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Cak Anam ini juga meminta agar pihak ahli waris segera memenuhi sejumlah persyaratan yang masih belum lengkap saat pengajuan permohonan ke Komnas HAM.

"Karena ini masih berkas awal, kami memang minta berkas-berkas yang bisa kami jadikan patokan untuk langkah selanjutnya. Kami minta semua dokumen pendukung yang bisa untuk membantu persiapan langkah-langkah yang akan diambil," ungkapnya.